INDONET 7 PERS Terupdate & Terpercaya
INDONET7.COM JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-32 bertempat di Hotel JS. Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, (30/08/2022). Agenda ini dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2022.
Tema yang di ambil di Rakerkonas ini adalah, “Memperkokoh Sinergi Pengusaha Dan Pemerintahan Dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global”.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Maluku Utara (Malut) Gajali Abd Muthalib mengatakan kita berharap ke depan investasi yang masuk ke provinsi Maluku Utara pertama ; dia harus menggandeng pengusaha lokal, karena selama ini memang hal itu sangat terabaikan, “ungkapnya dalam wawancara dengan awak media, di JS Luwansa, Selasa (30/08/2022).
Menurut Gajali Untuk investasi khususnya tambang, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar rata-rata sekitar 17,18% yang terakhir. di Kuartal terakhir sekitar 21,5%, tetapi pertumbuhan itu berbanding terbalik dengan kemiskinan dimana justru daerah-daerah tambang paling tinggi, angka kemiskinan sekitar 15% sampai 16%, kemudian tingkat pengangguran juga 15%. Oleh karena itu kita berharap bahwa keberadaan investasi industri tambang di sana justru memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat dan daerah jangan sebaliknya. Hal ini justru berbanding terbalik dimana ini kita lihat industri tambang yang masuk ke sana juga menarik seluruh gerbong dari luar. sehingga tidak ada kesempatan buat pengusaha lokal untuk berkembang.
Lebih lanjut. Sambung Gajali saat ini pengusaha lokal di daerah belum dimaksimalkan untuk terlibat dalam industri yang ada karena semua datang dari luar terutama pulau Jawa.
Ada beberapa poin yang kami sampaikan di Rakerkonas ini diantaranya menyangkut tambang dan juga pariwisata. Karena kita tau bahwa pulau maluku itu daerah kepulauan.
Mengenai tambang sendiri secara nyata banyak di kelola oleh pekerja asing terutama dari Cina, “tuturnya.
Hal ini juga menjadi kendala mengenai ijin dan lain lain saat ini semua harus melalui pemerintah pusat, tidak seperti dulu kebijakannya dari pemerintah lokal. “selama ini izinnya semua lari ke pusat Kalau dulu kan di tingkat kabupaten kemudian di ini ditarik ke provinsi Nah sekarang ditarik semua ke pusat,”.
Disamping itu pula terkait dengan rencana kenaikan BBM, Kita sebenarnya tidak menolak kenaikan tersebut, cuma kita berharap paling tidak hal itu tidak dilakukan dulu di tahun ini, karena saat ini kita masih dalam keadaan transisi setelah covid 19 kemarin. Mengenai kenaikan BBM hal ini berdampak bagi masyarakat maluku terutama dalam hal transportasi, karena seperti yang kita tahu maluku hampir seluruh kawasan kabupaten kota 10 kabupaten kota itu berada dalam berbagai titik kepulauan sehingga transportasi lebih banyak laut jadi kalau mau mobilisasi material bahan baku atau produk ini menggunakan kapal laut dan kapal yang jelas menggunakan BBM. Sudah tentunya jika itu terjadi akan berefek kepada kenaikan ongkos, dan berpengaruh kepada daya beli dan kemampuan masyarakat, “jelasnya.
Gajali berharap seandainya seluruh kebijakan terkait kenaikan dilakukan maka kebijakan kenaikan tersebut harus diikuti dengan kebijakan lain, sehingga bisa membantu masyarakat,” pungkasnya.
(MY)
