INDONET7 Terupdate & Terpercaya
INDONET7.COM JAKARTA- Senin, 21 Maret 2022 s.d. Kamis, 24 Maret 2022 merupakan jadwal pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2022. Pada salah satu sesi diskusi hari pertama, terdapat pembahasan mengenai manajemen risiko, pengelolaan data elektronik dalam proses transformasi digital bagi penyelenggaraan layanan elektronik yang berkualitas, serta integritas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan tata ruang. Ketiga hal tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian mengungkapkan pentingnya manajemen risiko dalam sebuah organisasi, yakni sebagai upaya antisipatif atas ketidakpastian yang akan berpengaruh pada sasaran strategis Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami manajemen risiko.
“Implementasi manajemen risiko difokuskan pada penyusunan infrastruktur manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembentukan budaya risiko pada seluruh pegawai melalui penerapan proses manajemen risiko sebagai bagian terintegrasi dengan proses bisnis. Dan Alhamdulillah semua pimpinan sudah dapat sertifikasi _Qualified Risk Governance Professional_ (QRGP) yang sudah hampir semua kompeten,” ucap Agust Yulian.
Pada kesempatan ini Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary mengatakan, _strategic goal_ Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka _self financing_. Selain itu, diharapkan dapat mewujudkan layanan modern yang memberikan produk layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi.
“Kita harus meningkatkan kualitas data dan meningkatkan layanan, kuncinya benar dan valid. Kedua layanan itu penting, kenapa? Karena, pertama menyangkut layanan pertanahan untuk kemajuan ekonomi nasional dan kedua untuk ketahanan,” jelas I Ketut Gede Ary.
Terkait pelayanan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Deni Santo menuturkan, dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang, perlu dilakukan strategi peningkatan integritas dari setiap insan Kementerian ATR/BPN.
“Penguatan integritas kelembagaan melalui evaluasi organisasi, menjalankan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja baik pusat dan daerah, penguatan dan implementasi zona integritas di seluruh satuan kerja, perbaikan tata kelola proses bisnis dan SOP, serta menjadikan _core value_ ASN BerAkhlak dan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN sebagai pedoman dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
(MY)
