INDONET7 Terupdate & Terpercaya
Jakarta, 15 Februari 2018. – Enam bulan setelah deklarasi Program Penertiban Impor Berusiko Tinggi ( PIBT) dan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi ( PCBT ), Pemeruntah berhasill membuktikan kerja nyata dan sinergis dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri , serta pengamanan penerimaan penerimaan negara melalui berbagai hasil penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.
Sebagai wujud transparan dan akuntanbilitas kerja nyata tersebut, Menteri Kuangan ( Menkeu) bersama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia , Panglima Tentara Nasional Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemusnahan bersama atas barang barang ilegal yang merugikan negara lebih dari Rp 45 miliar.
Sebanyak 142.519 botol minuman keras , 12.919.499 barang rokok, 1.008.624 keping pita cukai, 720 liter etil alkohol, dan 11. 974. Kemasan obat – obatan, kosmetik , dan suplemen ilegal dimunaskan pada hari ini tanggal 15 Februari 2018 , di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) Rawamangun , Jakarta Timur. Barang – barang yang dumunaskan tersebut merupakan hasil tangkapan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh DJBC bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementrian / Lembaga ( K/L ) terkait. Menurut Menkeu , ini adalah jumlah pemusnahan tersebar dalam sejarah penertiban impor / cukai ilegal sebagai hasil dari sinergi para aparat penegak hukum , K /L, dan Masyarakat.
Menkeu juga merilis beberapa hasil tangkapan yang telah dilakukan DJBC, antara lain poncel ilegal dan minuman keras ( miras) ilegal. Penangkapan ponsel ilegal ilegal kali ini dilakukan di beberapa lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Sementara penangkapan miras ilegal dilakukan di Indragiri Hilir, Riau.
DJBC bekerja sama dengan aparat penegak hukum melakukan berbagai penankapan ponsel ilegal di sembilan lokasi yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Depok, dan Tangerang. Penindakan diawali dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen yang mengindikasikan adanya peredaran ponsel eks penyulundupan . Dan penindakan ini , berhasil diamankan 12.144 unit berbagai merek dengan nilai perkiraan barang mencapai Rp 18, 2 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp 3 ,1 miliar.
Petugas juga telah menetap kan dua tersangka berisial G dan S serta menyita barang bukti lainnya berupa satu unit rumah di Batam, satu High – Speed Craft ( HSC) 4 X 300 hp Verado Superchanger di Batam, empat unit mobil , dan sejumlah uang dalam beberapa rekening atas mama para tersangka.
Tidak berselang Lama, DJBC bersama aparat penegak hukum juga melakukan penangkapan miras ilegal pada 26 Januari 2018 di Desa Kritang, Indragiri Hilir. Berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen mengenai masuknya miras ilegal di wilayah perairan Pengalihan Enok , Kabupaten Indragiri Hilir, Petugas melakukan penyelidikan dan menemukan dua HSC sedang melakukan bongkar muat barang yang di duga miras ilegal ke dalam truk. Selanjut nya, petugas mengikuti dan menghentikan truk dan menemukan miras
tanpa dilekati pita cukai sebanyak 223 karton atau 2.686 botol. Petugas telah menyita sarana pengangkut berikut barang bukti serta telah menetapkan satu tersangka berinisial J dan saat ini masih dalam proses pengembangan .
Perkiraan potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 5, 1 miliar. Penangkapan miras ilegal secara nasional tahun 2017/2018 menunjukkan angka yang signifikan sebanyak 1.328 kasus ( ± 738.366 botol ) dengan perkiraan nilai barang lebih dari Rp 87 miliar dan perkiraan potensi kerugian negara lebih dari Rp 250 miliar. Sementara , penangkapan ponsel ilegal secara nasional tahun 2017/2018 sebanyak 1.208 kasus ( ± 20. 545 unit) dengan perkiraan nilai barang lebih dari Rp 59, 6 miliar dan perkiraan potensial kerugian negara lebih dari lebih dari Rp 10. 3 miliar).
Setiap tahunnya penindakan yang dilakukan oleh DJBC meningkat signifikan.Jumlah penindakan DJBC secara nasional Sepanjang tahun 2016 sebanyak 14 .890 kasus ,dan pada tahun 2017 sebanyak .Selanjutnya dengan di berlakukannya undang undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Yayasan Dana Pensiun Pertamina menyesusaikan bentuk badan hukumnya menjadi DANA PENSIUN PERTAMINA ( DP PERTAMINA) . Direksi pertamina mengeluarkan Surat Keputusan No. kpts – 144/C0000/97 – S0 tanggal 20 oktober 1997 tentang peraturan dana pensiun dari DPP yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. KEP – 007/KM.17/1998 tanggal 20 januari 1998.
Peraturan Dana Pensiun Pertamina telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PERTAMINA (PERSERO) Nomor kpts – 46/C00000/2007-S0 tanggal 24 September 2007 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP-102/KM . 10/2008 tanggal 29 Mei 2008, di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2008 Nomor 49 dan Tambahan No. 14.
Berdasarkan latar belakang penbentukan Dana Pensiun Pertamina, secara struktural lembaga ini terpisah dari BUMN , sehingga pengurusnya bukan penyelenggara Negara. Oleh karena itu, jika Direksi karena jeputusan nya telah nwrugikan Suatu Dana Pensiun tetapi karena keputusan tersebut telah diambil melalui Prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Dana Pensiun, tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan dirinya, dan telah mengambil keputusan tersebut dengan hati -hati , maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawab pribadi atas kerugian tersebut. Kerugian suatu Dana Pensiun didasarkan kepada transaksi dalam satu tahun buku, bukan transaksi dalam enam bulan, atau tiga bulan , atau satu transaksi.
Dana Pensiun Bukan Uang Negara
Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah pasal 2 hurup g dan huruf i umdang -Undang nomor tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 6 ayat ( 1 ), pasal 9 ayat ( 1) huruf b, dan pasal 11 huruf a undang – undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut bertrntangan dengan UUD 1945 , khususnya dengan Pasal 23 ayat (1 ) , Pasal 23 E ayat ( 1 ) , dan Pasal 28D ayat ( 1 ) UUD 1945.
Penafsiran Pasal 2 g undang – undang npmor 17 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara, ialah kekayaan BUMN adalaj kekayaan negara yang dipisahkan, artinya , kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara. Pasal 2 huruf g tidak diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah daham, karena saham sudah dimasukkan dalam surat berharga seperti disebutlkan dalam Pasal 2 huruf g itu sendiri :” Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga
sebanyak 24.337 kasus. Jumlah tersebut meningkat 70 persen dari tahun sebelumnya . Keberhadilan seluruh tangkapan ini tidak tidak lepas dari kerja Sama yang baik antara DJBC, Polri, TNI, Kejaksaan. serta K/L dan instansi terkait lainnya. Berbagai penindakan ini membuktikan kuatnya sinergi dan keseriusan Pemerintah dalam menangani berbagai tindak pelanggaran kepabeanan dan cukai.
Semangat untuk melindungi masyarakat dan infustri dalam negeri dari beredarnya barang barang ilegal membuat pemerintah tidak mengendurkan pengawasan dalam menciptakan stsbilitas ekonomi dalam negeri.
Menkeu juga menghimbau partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang telah di tetapkan dengan menjalankan usaha secara legal, Karena pemerintah telah berkomitmen untuk selalu melindungi pelaku usaha yang patuh demi terciptanya perekonomian Indonesia yang bersih, Adil, dan transparan.(red/yanti)
