Jakarta – Persoalan hukum di Republik ini masih carut marut sehingga Investor jadi ragu bahwa diduga gara-gara perbedaan pilihan politik (beda dukungan saat pilkada Walikota Batam) menjadi masalah untuk perpanjangan usaha Pura Jaya Resort Beach di Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Terkait pemberitaan antara lain di Batam News. Komisaris Pura Jaya Resort Beach, Megat JJ, membantah keras keterangan humas BP Batam Astuti Sirait, yang mengatakan sesuai:surat Kepala BP Batam No (6/6/2003 ) bahwa hak penggunaan lahan sudah habis.
Mengat JJ salah-satu Komisaris PT Dani Tasya Lestari yang hadir di WWC Kota Batam, Sabtu (24/6/2023) untuk mengungkap fakta di lapangan langsung dari warga agar berimbang.
Beliau menceritakan kronologinya bahwa BP Batam telah berlaku sewenang wenang.
“BP Batam telah bertindak dengan sewenag-wenang dengan cara premanisme sebab untuk membongkar hotel Pura Jaya Resort Beach tanpa undangan dan surat peringatan langsung bongkar padahal kasus ini sedang di perkarakan di Pengadilan Negeri jadi belum ada keputusan Inkrah (tetap) bahwa memang BP Batam menang di PTUN itu hanya administrasi,” ujarnya.
Kasus bermula habisnya penggunaan hak lahan yang disewa sejak tahun 1988 dari BP Batam selaku otoritas pengelola, bahwa Pura Jaya Resort Beach menyewa di atas lahan seluas 10 ha dan 20 ha.
Pantai dibuat bagus oleh Istaka Karya (BUMN) tadi tidak bagus bahkan jalan aspalnya pun tidak minta bantuan dari pemerintah.
Untuk perpanjang sewa lahan pihaknya sudah berjumpa Ka Batam dan Deputi di kantornya, Untuk rencana bisnis (kelanggengan usaha) hingga dua kali, Bahkan menggunakan jasa konsultan (Seno) bahkan ditambah investor lagi agar lebih menarik. Juga Guri dan Ibu Rini (anak pak Sani / Gubernur pertama) Bahkan orangtuanya ibu Zubaedah (orang tua Mengat JJ) datang pula ke Sudirman Saad dan dikasih harapan hingga jatuh tempo, karena waktu itu tidak bisa hadir.
Tetapi janji tinggal janji seperti lagu Dewi Yull, hingga jatuh tempo tidak ada respon padahal dana sudah disiapkan,bahwa H Anto Sumatri (Ka BP Batam) mengatakan semua beres demikian pula Pamri (peralihan) mengatakan silakan di perpanjang WTO dan bayar denda. Ternyata Hotel Pura Jaya Resort Beach dibongkar hingga menimbulkan kerugian dan yang membongkar bukan dari BP Batam tetapi investor yang akan membangun hal ini menimbulkan keanehan (tanda tanya).
PT Dani Tasya Lestari sangat dirugikan dalam hal ini, Mengat JJ mengaku dekat dengan Walikota Batam saat ini karena beliau sebelumnya mempunyai showroom mobil dan pernah beli mobil darinya.
Bahwa hotel tersebut dibangun dengan bahan bahan yang berkualitas dibangun tidak dengan kertas dan daun. Hotel Pura Jaya Resort Beach bergaya melayu dan tempat bersejarah terbentuknya provinsi kepulauan riau dengan Gubernur Ismet Abdulah, Bahkan Almarhum KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden ke 6 sudah dua kali ke hotel Pura Jaya Resort Beach, beliau ingat ajudan dan protokol ibu Tuti saat itu yang meminta tempat.
Mengat JJ juga bercerita bahwa pada 1988 PT nya melakukan pembebasan lahan warga juga ada pemakamam (kuburan) hingga uang kerohiman pindah rumah bagi warga yang pindah padahal hal tersebut tupoksinya BP Batam.
Padahal penyewa lama harus punya hak istimewa namum hal ini diabaikan oleh BP Batam beliau menduga hal ini sebagai dampak perbedaan sikap politik (beda dukungan) sewaktu pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Batam. Padahal hal tersebut sebagai tindakan penyelamatan ujar Mengat JJ.
Perusahaan tiap tahun tetap melakukan pembayaran PBB dan Pajak pembangunan 10 %. Bahwa semua ketentuan BP Batam sudah dipenuhi namum diabaikan, masuknya Investor baru di atas lahan sewa PT Dani Tasya Lestari harus ditinjau ulang. Upaya hukum tetap dilakukan terus kenapa hotelnya dibongkar padahal ijin ada yang habis sewakan hanya lahan.
Buka informasi kepada publik berapa banyak lahan yang hak sewa sudah habis tetapi masih tetap berdiri usahanya. Banyak bangunan yang tidak berijin mohon dicek kembali . Pihaknya saat ini dengan BPN setempat memblokir agar upaya hukum tetap berjalan (tidak disalah gunakan).
Masih terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan merasa senang tunggu hasil dari Pengadilan. Mengat JJ juga berjasa agar BP Batam tetap ada yang berjuang di DPR RI.
Semoga masih ada hati nurani dari pada penegak hukum.
Merasa di prank dan dinistakan dengan kasus ini, ngeri sekali semoga hal ini cepat diselesaikan secara tuntas. Bahayanya jika politik dengan bisnis jika dicampur adukan harusnya profesional. BP Batam dan Walikota Batam harus intropeksi dengan visi dan misi yang percepat pembangunan dan meratakan perekonomian.
Semoga jika jadi terang benderang bagi semua pihak. Tegak hukum walaupun bumi runtuh. Pribahasa “Guru berdiri murid kencing berlari”