Risma Situmorang S.H Menuntut 100 Milyard Lebih Kepada REKTOR, Ketua Senat UNKRIS dan Ketua Senat Fakultas Hukum UNKRIS Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

INDONET7.COM BEKASI-Bertempat di Pengadilan Negeri Bekasi, Jl. Pramuka No.81, Marga Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat selasa 8/2/22 digelar sidang Risma Situmorang SH.

Risma Situmorang mengungkapkan bahwa REKTOR, Ketua Senat UNKRIS dan Ketua Senat Fakultas Hukum UNKRIS dituntut Seratus Milyard Lebih yang Digugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Mahasiswa Program Doktor yaitu Risma Situmorang SH sendiri diduga Ada Motif Pribadi Dibalik Penundaan dan penggantian Promotor Mahasiswa sehingga digugat 100Milyar Lebih.

Risma Situmorang, mahasiswi S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana NPM: 1801741014, telah terdaftar sebagai mahasiswi S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana sejak tahun 2018, telah menyelesaikan semua perkuliahan dan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.88, sesuai dengan Kartu Hasil Studi yang ditandatangani oleh Ketua PPs. Ilmu Hukum Prof. Dr. Erna Widjajati, S.H., M.H. pada tanggal 2 April 2019, yang ‘ seharusnya mengikuti Sidang Promosi (Terbuka) Doktor Ilmu Hukum pada hari Rabu, 22 Desember 2021, namun tiba-tiba pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Risma Situmorang menerima pesan via WhatsApp dari Rektor Universitas Krisnadwipayana yang isinya adalah Softcopy Surat Nomor: 1575.A/A.02.02/X11/2021, Perihal: Penundaan Sidang Terbuka yang ditunda menjadi setelah Bulan Desember 2021 dengan perlunya dilakukan perubahan terhadap Promotor, Co-promotor maupun Penguji/Penyanggah, dan pertimbangan waktu yang sudah mendekati libur Natal dan Tahun Baru 2022 ujarnya.

Risma Situmorang mengatakan kepada awak media alasan penggantian Promotor, Co-promotor maupun Penguji/Penyanggah yang dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka tersebut sangatlah tidak berdasar hukum, tidak adil, dan tidak beretika karena secara Akademis Risma Situmorang telah lulus dan lolos pada setiap proses ujian yaitu Ujian Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tertutup.

Risma Situmorang telah melakukan upaya-upaya dalam menghadapi intervensi Rapat Senat dan Rektor Universitas Krisnadwipayana untuk mengganti Promotor, Co-Promotor, dan Penguji/Penyanggah saat Sidang Promosi (Terbuka) Doktor Ilmu Hukum a/n Risma Situmorang, yaitu dengan membuat dan mengirim surat-surat sebagi berikut :

1. Surat No. 258/RM&P/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, perihal : Pengaduan Adanya Tindakan Yang Tidak Profesional, Tidak Beralasan, Tidak Berdasarkan Hukum, dan Mencederai Rasa Keadilan, Serta Tidak Beretika dan Telah Mempermalukan Saya dan Keluarga, Yang Dilakukan Oleh Ketua Senat Universitas dan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Yang Menunda Pelaksanaan Ujian Terbuka Promosi Doktor a/n Saya (Risma Situmorang) Secara Tiba-Tiba dan Semena-Mena 1 (satu) Hari Sebelum Hari Pelaksanaan dan Melakukan Penggantian Promotor, Co-Promotor dan Penguji/Penyanggah Disertai Pada Tingkat Ujian Terbuka Promosi Doktor, yang ditujukan kepada Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D, IPU, ASEAN Eng. Selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

2. Surat No. 259/RM&P/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, perihal : Keberatan Terhadap — Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor: 1575.A/A.02.02/X11/2021, Perihal: Penundaan Sidang Terbuka, Tanggal 20 Desember 2021, Karena Adanya Tindakan Yang Tidak Profesional Yang Dilakukan Oleh Rektor Universitas Krisnadwipayana dan Ketua Senat Universitas Serta Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Yang Menunda Pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum A/N. Saya (Risma Situmorang) 1 (Satu) Hari Sebelum Pelaksanaannya Dengan Agenda Melakukan Penggantian Promotor, Co-Promotor dan
penguji/Penyanggah Pada Tingkat Sidang Terbuka, yang ditujukan kepada Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIGAR. Selaku Rektor Universitasi Krisnadwipayana.

3. Surat tanggal 23 Desember 2021, perihal : Surat Permohonan Pindah Kuliah, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum UNKRIS Cg. Rektor Universitasi Krisnadwipayana (UNKRIS).

4. Surat No. 263/RM&P/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal : Pengaduan Adanya Pelanggaran Atas Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Yang Terjadi di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), yang ditujukan kepada Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D, IPU, ASEAN Eng. Selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

5. Surat No. 263/RM&P/XI1/2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal : Pengaduan Adanya Pelanggaran Atas Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Yang Terjadi di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), yang ditembuskan kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah III.

6. Surat tanggal 4 Januari 2022, perihal : Mohon Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Yang Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) a/n Risma Situmorang Yang Dilakukan Oleh Rektor, Ketua Senat Universitas dan Ketua Senat Fakultas Hukum UNKRIS, Yang Telah Mempermalukan Diri Saya dan Keluarga Besar Karena Menggagalkan Sidang Promosi (Terbuka) Doktor H-1 Tanggal 22 Desember 2021 Yang Bertetapan Dengan Hari Ibu, yang ditujukan kepada Andy Yentriyani selaku Ketua Komnas Perempuan.

7. Surat No. 06/RM&P/1/2022 tanggal 5 Januari 2022, perihal : Tindak Lanjut Pengaduan Adanya Tindakan Yang Tidak Beretika, Tidak Profesional, Tidak Beralasan, Tidak Berdasar Hukum, dan Mencederai Rasa Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Yang Terjadi Di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), yang ditujukan kepada Prof. Ir. Nizam, M.Sc.,.DIC, Ph.D, IPU, ASEAN Eng. Selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

8. Surat tanggal 6 Januari 2022, perihal : Surat Ke-2 Permohonan Pindah Kuliah, yang ditujukan kepada Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIGaR. Selaku Rektor Universitasi Krisnadwipayana (UNKRIS) Cg. Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP. selaku Dekan Fakultas Hukum UNKRIS.

9. Surat No. 10/RM&P/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, perihal : Pengaduan Adanya Pelanggaran Atas Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Yang Terjadi di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Yang Mengakibatkan Ketua Pembina dan Anggota Pembina Yayasan Yang Rangkap Jabatan Sebagai Ketua Senat Universitas dan Ketua Senat Fakultas Juga Sebagai Dosen Di Program S2 UNKRIS Yaitu Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun. S.H., M.H. dan Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Melakukan Intervensi dan Arogansi Pada Tahap Promosi Ujian Terbuka Mahasiswa Atas Nama Risma Situmorang, yang ditujukan kepada Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II.

10.Surat tanggal 12 Januari 2022, perihal : Pengaduan Adanya Tindakan Yang Tidak Profesional, Tidak Beretika dan Tidak Bermoral, Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar Hukum, Mencederai Rasa Keadilan, Yang Dilakukan Oleh Rektor Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) dan 2 (Dua) Guru Besar Yaitu: Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Selaku Ketua Senat UNKRIS Sekaligus Ketua Pembina Yayasan UNKRIS, Juga Sekaligus Dosen UNKRIS) dan Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. (Ketua Senat Fakultas Hukum UNKRIS), Yang Telah Mengintervensi Pelaksanaan Ujian Terbuka Promosi Doktor a/n Saya (Risma Situmorang) Semena-Mena 1 (Satu) Hari Sebelum Hari Pelaksanaan Ujian Terbuka dan Melakukan Penggantian Promotor, Co-Promotor dan Penguji/Penyanggah Disertasi Pada Tingkat Ujian Terbuka Promosi Doktor, yang ditujukan kepada Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu, M.M. selaku Ketua Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI).

11.Surat No. 16/RM&P/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, perihal : Permohonan Agar Dapat Memberikan Validasi Nilai Akademik a/n Saya (Risma Situmorang) Selama Saya Kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, yang ditujukan kepada Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III.

12.Surat tanggal 14 Januari 2022, perihal : Surat Ke-3 Permohonan Pindah Kuliah Sekaligus Peringatan Terakhir, yang ditujukan kepada Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR. Selaku Rektor Universitasi Krisnadwipayana (UNKRIS).

13.Surat tanggal 14 Januari 2022, perihal : Surat Ke-3 Permohonan Pindah Kuliah
Sekaligus Peringatan Terakhir, yang ditembuskan kepada Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP. selaku Dekan Fakultas Hukum UNKRIS.

Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Risma Situmorang berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK/TKHDARM.I/2022 yaitu sebagai berikut : Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., Lamria Siagian, S.H., M.H., Marta Sari Tarigan, S.H., Christine N. A. Souisa, S.H. dan Elia Rahmania S.H., telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 21 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara register no. 36/Pdt.G/2022/PN.BKS, terhadap :

1. Dr. Ir. AYUB MUKTIONO, M.SiP., CIQaR., selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana – —— sebagai TERGUGAT I:

2. Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., selaku Ketua Senat Universitas Krisnadwipayana ———sebagai TERGUGAT Il:

3. Prof. Dr. M. IMAN SANTOSO, S.Fir, M.H., M.A., selaku Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ——————. sebagai TERGUGAT III,

4. Dr. CITA CITRAWINDA NOERHADI, S.H., MIP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ——————sebagai TURUT TERGUGAT I:

5. Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., M.H., selaku Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ————sebagai TURUT TERGUGAT II.

Dengan Petitum sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Melarang TERGUGAT | melakukan tugas-tugas sebagai Rektor UNKRIS, melakukan tugas sebagai tenaga pendidik/Dosen baik untuk mengajar dan membimbing pada program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNKRIS.

3. Melarang TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan tugas sebagai tenaga pendidik/Dosen baik untuk mengajar, membimbing maupun menguji Program

Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT.

3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membuat permohonan maaf kepada PENGGUGAT minimal di 3 (tiga) media cetak nasional Indonesia.

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateril kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

1) Biaya pembayaran PENGGUGAT untuk perkuliahan program doktor (S3) Ilmu Hukum di UNKRIS terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 137.350.000, –

2) Biaya pembayaran sewa Hotel Aleander untuk Tim Penulisan Disertasi PENGGUGAT pada tanggal 23 s/d 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.000.000.

3) Biaya pembayaran sewa Hotel Amaris untuk Tim Penulisan Disertasi PENGGUGAT pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.558.291.

4) Biaya pembayaran sewa Hotel Erian untuk Tim Penulisan Disertasi PENGGUGAT pada tanggal 15 s/d 17 November 2021 dan tanggal 22 s/d 24 November 2021 sebesar Rp. 20.721.050,

5) Biaya transportasi pengiriman dokumen-dokumen draft disertasi sebesar Rp. 184.000, –

6) Biaya cetak 13 (tiga belas) bundle Disertasi dan cetak 150 (seratus lima puluh) ringkasan Disertasi PENGGUGAT sebesar Rp. 10.935.500, –

7) Biaya pembuatan desain dan cetak undangan untuk acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp.498.000,

8) Biaya pembuatan souvenir tas batik dan jam dinding berlogo UNKRIS Promosi Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 35.028.000,

9) Biaya cetak backdrop untuk acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 4.725.000.

10) Biaya sewa Puri Ratna Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta untuk tempat
Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 37.500.000.

11) Biaya vendor dekorasi (termasuk mini garden) tempat pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2021 di Puri Ratna Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta sebesar Rp. Rp 13.000.000. –

12) Biaya pakaian, biaya perlengkapan dan biaya lain-lain yang dikeluarkan PENGGUGAT pada acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2021 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta sebesar Rp. 13.659.100, –

13) Biaya Penyelesaian Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi lain, dimana PENGGUGAT harus kembali melakukan pendaftaran, mengeluarkan biaya-biaya semester, biaya ujian proposal, biaya ujian hasil penelitian, biaya ujian pra promosi, biaya ujian promosi, yang dapat diperkirakan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT pada saat kuliah di UNKRIS Rp.131.850.000, –

sehingga total Kerugian Materiil PENGGUGAT sebesar Rp. 418.008.941 (empat ratus delapan belas juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa agar PENGGUGAT fokus dan konsentrasi dalam penulisan dan penyempurnaan Disertasi untuk dapat menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk memperoleh predikat Cum Laude, maka sejak bulan Juni tahun 2021 PENGGUGAT tidak lagi aktif menangani perkaraperkara, baik sebagai ADVOKAT maupun sebagai KURATOR dan PENGURUS. Waktu, tenaga dan pikiran PENGGUGAT sangat terkuras dan PENGGUGAT pun sangat merasa tertekan untuk melakukan perlawanan menolak Penggantian Promotor pada tahapan Sidang Promosi Terbuka, sehingga PENGGUGAT harus menemui Saudara Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. selaku Dekan pada saat itu, menemui TERGUGAT I, menemui senior alumni UNKRIS tahun 1997, Saudara Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H., Ph.D. namun akhirnya semua menjadi sia-sia karena Sidang Terbuka PENGGUGAT digagalkan yang seyogyanya sebagai persembahan PENGGUGAT bagi ibunda tercinta yang telah meninggal 30 tahun lalu dan bertepatan dengan HARI IBU. PENGGUGAT dipermalukan secara tidak bermartabat oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga amat sulit menilai kerugian Imateriil tersebut, namun dalam hal ini PENGGUGAT menetapkan kerugian Imateriil
sebesar R:. 100.000.000.000 -(seratus milyar rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

5.1. Harta dan bangunan milik Yayasan       Universitas Krisnadwipayana yang beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03/RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kec, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077.

5.2. Sarana dan Prasarana milik UNKRIS yang beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03/RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) Statuta UNKRIS Tahun 2021, yaitu:

a. Lahan Kampus:
b. Ruang Kuliah:
c. Gedung Perpustakaan:

d. Gedung Rektorat:

e. Gedung Pendopo:

f.  Laboratorium:

g. Masjid: (TIDAK DIAJUKAN SITA)

h. Sarana Olahraga:

i.  Parkir:

j. Taman Mahasiswa:

k. Ruang Terbuka Hijau:

I. Pusat kegiatan Mahasiswa:

m. Kantin Mahasiswa

5.3. Rekening PANIN BANK, Nomor: 112 500 1584 a/n. Program Doktor Ilmu Hukum UNKRIS.

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II (Uitvoorbaar bij voorraad).

7. Menghukum TURUT TERGUGAT | dan TURUT TERGUGAT II tunduk melaksanakan Putusan.

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara aguo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya tegas Risma Situmorang.

Sidang akan dilanjutkan 16 Februari 2022 dikarenakan pihak dari UNKRIS tidak ada yang hadir dalam persidangan tutup Risma.

(May)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

news-1701

yakinjp

yakinjp

rtp yakinjp

yakinjp

yakinjp

yakin jp

yakinjp id

maujp

maujp

maujp

\

sabung ayam online

sabung ayam online

SLOT MAHJONG

sabung ayam online

article 9998000471

article 9998000472

article 9998000473

article 9998000474

article 9998000475

article 9998000476

article 9998000477

article 9998000478

article 9998000479

article 9998000480

article 9998000481

article 9998000482

article 9998000483

article 9998000484

article 9998000485

article 9998000486

article 9998000487

article 9998000488

article 9998000489

article 9998000490

article 9998000491

article 9998000492

article 9998000493

article 9998000494

article 9998000495

article 9998000496

article 9998000497

article 9998000498

article 9998000499

article 9998000500

article 9998000501

article 9998000502

article 9998000503

article 9998000504

article 9998000505

article 9998000506

article 9998000507

article 9998000508

article 9998000509

article 9998000510

article 9998000511

article 9998000512

article 9998000513

article 9998000514

article 9998000515

article 9998000516

article 9998000517

article 9998000518

article 9998000519

article 9998000520

article 9998000521

article 9998000522

article 9998000523

article 9998000524

article 9998000525

article 9998000526

article 9998000527

article 9998000528

article 9998000529

article 9998000530

article 838000468

article 838000469

article 838000470

article 838000471

article 838000472

article 838000473

article 838000474

article 838000475

article 838000476

article 838000477

article 838000478

article 838000479

article 838000480

article 838000481

article 838000482

article 838000483

article 838000484

article 838000485

article 838000486

article 838000487

article 838000488

article 838000489

article 838000490

article 838000491

article 838000492

article 838000493

article 838000494

article 838000495

article 838000496

article 838000497

article 5500226

article 5500227

article 5500228

article 5500229

article 5500230

article 5500231

article 5500232

article 5500233

article 5500234

article 5500235

article 5500236

article 5500237

article 5500238

article 5500239

article 5500240

article 5500241

article 5500242

article 5500243

article 5500244

article 5500245

article 5500246

article 5500247

article 5500248

article 5500249

article 5500250

article 5500251

article 5500252

article 5500253

article 5500254

article 5500255

article 5500256

article 5500257

article 5500258

article 5500259

article 5500260

article 5500261

article 5500262

article 5500263

article 5500264

article 5500265

article 5500266

article 5500267

article 5500268

article 5500269

article 5500270

article 5500271

article 5500272

article 5500273

article 5500274

article 5500275

article 5500276

article 5500277

article 5500278

article 5500279

article 5500280

article 5500281

article 5500282

article 5500283

article 5500284

article 5500285

article 2000256

article 2000257

article 2000258

article 2000259

article 2000260

article 2000261

article 2000262

article 2000263

article 2000264

article 2000265

article 2000266

article 2000267

article 2000268

article 2000269

article 2000270

article 2000271

article 2000272

article 2000273

article 2000274

article 2000275

article 2000276

article 2000277

article 2000278

article 2000279

article 2000280

article 2000281

article 2000282

article 2000283

article 2000284

article 2000285

article 2000286

article 2000287

article 2000288

article 2000289

article 2000290

article 2000291

article 2000292

article 2000293

article 2000294

article 2000295

article 2990356

article 2990357

article 2990358

article 2990359

article 2990360

article 2990361

article 2990362

article 2990363

article 2990364

article 2990365

article 2990366

article 2990367

article 2990368

article 2990369

article 2990370

article 2990371

article 2990372

article 2990373

article 2990374

article 2990375

article 2990376

article 2990377

article 2990378

article 2990379

article 2990380

article 2990381

article 2990382

article 2990383

article 2990384

article 2990385

article 2990386

article 2990387

article 2990388

article 2990389

article 2990390

article 2990391

article 2990392

article 2990393

article 2990394

article 2990395

article 2990396

article 2990397

article 2990398

article 2990399

article 2990400

article 2990401

article 2990402

article 2990403

article 2990404

article 2990405

article 2990406

article 2990407

article 2990408

article 2990409

article 2990410

article 2990411

article 2990412

article 2990413

article 2990414

article 2990415

article 2990416

article 2990417

article 2990418

article 2990419

article 2990420

article 2990421

article 2990422

article 2990423

article 2990424

article 2990425

article 2990426

article 2990427

article 2990428

article 2990429

article 2990430

article 2990431

article 2990432

article 2990433

article 2990434

article 2990435

article 2990436

article 2990437

article 2990438

article 2990439

article 2990440

article 2990441

article 2990442

article 2990443

article 2990444

article 2990445

article 2990446

article 2990447

article 2990448

article 2990449

article 2990450

article 2990451

article 2990452

article 2990453

article 2990454

article 2990455

article 10000286

article 10000287

article 10000288

article 10000289

article 10000290

article 10000291

article 10000292

article 10000293

article 10000294

article 10000295

article 10000296

article 10000297

article 10000298

article 10000299

article 10000300

article 10000301

article 10000302

article 10000303

article 10000304

article 10000305

article 10000306

article 10000307

article 10000308

article 10000309

article 10000310

article 10000311

article 10000312

article 10000313

article 10000314

article 10000315

article 0000331

article 0000332

article 0000333

article 0000334

article 0000335

article 0000336

article 0000337

article 0000338

article 0000339

article 0000340

article 0000341

article 0000342

article 0000343

article 0000344

article 0000345

article 0000346

article 0000347

article 0000348

article 0000349

article 0000350

article 0000351

article 0000352

article 0000353

article 0000354

article 0000355

article 0000356

article 0000357

article 0000358

article 0000359

article 0000360

article 0000361

article 0000362

article 0000363

article 0000364

article 0000365

article 0000366

article 0000367

article 0000368

article 0000369

article 0000370

article 0000371

article 0000372

article 0000373

article 0000374

article 0000375

article 0000376

article 0000377

article 0000378

article 0000379

article 0000380

article 0000381

article 0000382

article 0000383

article 0000384

article 0000385

article 0000386

article 0000387

article 0000388

article 0000389

article 0000390

news-1701