Indonet7.com-Sidang kasus tanah di lubang buaya jakarta timur,yang berlangsun di pengadilan jakarta timur.Tim kuasa hukum Sunarta alias Narto, Armyn Rustam Effendy SH.,MH, Bambang Riyanto SH., dan Sukma Murti Eka C.S., SH., mendesak majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa agar menghadirkan saksi kunci Tajuddin Anwar atas perkara yang menjerat terdakwa Sunarta alias Narto .
Tim kuasa hukum beberapa kali memohon kepada majelis hakim agar dapat memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi kunci dalam perkara Narto ini sehingga bisa menggali kebenaran formil terutama kebenaran materiil karena jaksa Tri Wahyu pratekta menolak menghadirkan saksi kunci Tajudin Anwar.
“Kebenaran yang sebenar-benarnya agar menjadi terang dan berharap majelis hakim bisa objektif dalam melihat perkara sengketa kepemilikan tanah yang berujung pada pemidananan kepada sunarta ini,” ujar Armyn.
Sementara Majelis hakim juga menolak permohonan kuasa hukum Sunarta Alias Narto dengan mengatakan bahwa jaksa sudah merasa cukup dan tidak perlu dihadirkan .
“Kewenangan jaksa sepenuhnya kami tidak bisa memaksa jaksa, bukan kewenangan kami, jika PH mau menghadirkan saksi jaksa yang tidak hadir, silahkan hadirkan sendiri,” ujar Majelis Hakim kemarin ruang sidang di PN Jakarta Timur (22/9/2020).
Hal ini, Armyn menilai jaksa sengaja menolak menghadirkan saksi kunci dan bahkan majelis hakim yang terkesan memihak , mengesampingkan permintaan kuasa hukum dengan pertimbangan yang tidak logis.
“Sehingga untuk bisa mengungkap kebenaran materiil perlu melalui saksi kunci dalam perkara ini yang di jadikan acuan utama kepolisian dan jaksa menjadikan status Sunarta alias Narto sebagai terdakwa , dimana keterangan saksi kunci Tajuddin Anwar di BAP dinilai sangat memberatkan Sunarta karena banyak pernyataan yang tidak sebenarnya,terkesan di buat-buat untuk menjeratnya,”tandas Armyn.
Sebelumnya,sengketa tanah di Jalan SPG Vll RT 13 RW 09 kelurahan Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur, antara warga yang membeli dengan itikad baik ,merawat dan menguasai tanah dimulai dari tahun 1975 dengan Herman Triatmo dan kawan-kawan. Orang yang tiba-tiba muncul pada tahun 2018 dan mengaku memiliki sertifikat tanah yang terbit sejak tahun 1998 yang berujung diseretnya salah satu warga bernama Sunarta ke Meja Hijau.
Kalau tidak bisa menggali kebenaran dari saksi kunci , bagaimana bisa kami menggali unsur pidananya dan menggali kebenarannya untuk membuktikan siapa yang seharusnya lebih pantas secara hukum untuk duduk di kursi pesakitan ini menjadi terdakwa. Karena harus hati-hati dalam menjerat seseorang dan harus benar- benar objektif dalam menggali kebenaran materiil-nya. Jangan sampai salah menyeret dan menghukum orang dalam kursi pesakitan apalagi salah memidanakan orang.” Tambah tim kuasa hukum.
Selain dari jaksa yang menolak menghadirkan saksi kunci Tajudiin Anwar dalam sidang pembuktian.
Jaksa juga tidak memberikan atau menunjukkan surat perjanjian asli antara Tajuddin Anwar dengan Sunarta kepada Sunarta maupun tim kuasa hukum.
“Jaksa juga tidak memberikan atau menunjukkan surat perjanjian asli antara tajuddin Anwar dengan sunarta alias Narto nya kepada sunarta alias Narto maupun tim kuasa hukum, yang seharusnya kuasa hukum berhak melihat asli dari surat perjanjian untuk melihat kebenaran tidak ada pemalsuan dokumen atas surat perjanjian tersebut.
seharusnya kuasa hukum berhak melihat asli dari surat perjanjian untuk melihat kebenaran tidak ada pemalsuan dokumen atas surat perjanjian tersebut,” tambah Armyn.
Tim kuasa hukum melihat kejanggalan dalam surat perjanjian yang dibuat tajuddin Anwar dengan Sunarta alias Narto yang di jadikan dasar laporan pidana oleh Herman Triatmo terhadap Sunarta alias Narto .
Dimana surat perjanjian antara tajuddin Anwar sebagai pihak pertama penjual dengan Sunarta alias Narto sebagai pihak kedua pembeli,ada halaman yang diduga kuat dipalsukan oleh Tajudin Anwar untuk menjerat Sunarta alias Narto. Karena Sunarta alias Narto mendapatkan salinan perjanjian setelah ada laporan pemidanaan dan tidak pernah ditunjukkan aslinya.
“Sunarta alias Narto merasa ada perubahan pada isi perjanjian yang dulu pernah di tandatangani.
Ada dugaan pemufakatan jahat antara Tajuddin Anwar dengan pihak yang berkepentingan untuk menjerat Sunarta alias Narto , jika melihat kronologis kasus, fakta serta kedudukan Tajuddin Anwar sebagai penjual justru hanya menjadi saksi padahal Tajudin Anwar pun sebelumnya tidak pernah mengenal atau mengetahui Herman Triatmo yang mengaku sebagai pemilik sertifikat atas tanah yang di alihkan Tajudin Anwar kepada Sunarta alias Narto. Karena Tajudin Anwar mengaku membeli tanah dari Salim Bin Sauin H Buang pada tahun 1995 dari ahli waris pemilik alas hak lama girik No. C 286 AN Sauih Bin H Buang Tahun 1950 bukan dari Herman Triatmo.” Kata Bambang Riyanto SH.
Tentu saja status Tajuddin Anwar yang hanya dijadikan sebagai saksi oleh jaksa sangat janggal karena seharusnya Tajuddin Anwar juga tidak bisa dilepaskan begitu saja sebagai pelaku utama dan atas perbuatan hukumnya sebagai penjual yang mendapatkan uang dari Sunarta alias Narto sebagai pembeli dengan itikad baik yang seharusnya di lindungi karena sebagai korban justru malah dijadikan sebagai terdakwa.
Justru Jaksa hanya menghadirkan Rio Nurdiyanto petugas (karyawan: red) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur.
Armyn menganggap petugas BPN yang didatangkan juga tidak mengetahui sama sekali riwayat kepemilikan tanah.”Sebelumnya saya mempertanyakan atas dasar apa sertifikat atas nama Herman Triatmo dan kawan-kawan bisa diterbitkan oleh BPN Jakarta Timur?,” tanya Armyn saat di persidangan.
Merujuk pada keterangan saksi dari BPN Jakarta timur Rio Nurdiyanto juga ditemukan fakta bahwa jika masih ada masalah dengan tanah atau tanah masih di anggap sengketa,maka ketidaksesuain alamat di dalam sertifikat yang berada di Jl SMP 81 RT 11 RW 03 dengan lokasi objek tanah Sunarta alias Narto di jalan SPG Vll RT 13 RW 09,sertifikat tidak akan bisa dilakukan perbaikan alamatnya, ditambah tidak pernah ada alamat tersebut di kelurahan lubang buaya. “Jadi kan alamat objek saja tidak jelas.”tutupnya.
“Ini membuktikan bahwa masih ada sengketa secara keperdataan dan ada masalah dengan sertifikat tersebut yang harus di buktikan terlebih dahulu, tidak serta merta memaksakan untuk memidanakan seseorang karena berusaha mempertahankan hak tanahnya yang dibeli dengan itikad baik dan mempunyai dasar girik asli.
Saksi kunci Tajuddin Anwar terkesan sengaja dilindungi untuk tidak dihadirkan dalam persidangan agar tidak terungkap borok kriminalisasi terhadap Sunarta alias Narto. Dan perkara sunarta ini sangat harus mendapatkan perhatian dan monitoring dari Bawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi kejaksaan , karena kami merasa proses persidangan ini ada indikasi tidak fair, tidak lagi netral dan tidak objektif,”tambah Bambang Riyanto SH.
Dalam salah satu pernyataan Rio Nurdiyanto juga dikatakan bahwa kenapa alamat di sertifikat bisa berbeda dengan alamat objek dan tidak pernah dilakukan perbaikan sejak tahun 1998 sampai dengan 2020 saat ini jika itu dikatakan objek dengan alamat yang sama , dan ditemukan fakta bahwa jika masih ada masalah dengan tanah atau sengketa maka alamat tidak bisa dilakukan perbaikan.
“Maka ini jelas seharusnya tidak bisa serta merta memidanakan Sunarta alias Narto yang mempertahankan hak tanahnya yang dibeli dengan itikad baik apalagi jika alamat dalam sertifikat yang ada di jalan SMP 81 RT 11 RW 03 berbeda dengan alamat objek yang ada di JL SPG Vll RT 13 RW 09 yang jauh sekali dan bahkan alamat itu di kelurahan lubang buaya tidak ada.
Jika merasa keabsahan dari sertifikat itu benar dan bisa cara memperoleh sertifikat atas tanah tersebut dengan tidak melawan hukum,ajukan gugatan perdata selesaikan sengketa keperdataannya dulu, jangan mengerahkan ratusan-preman yang menyerang warga berulang kali tanpa pernah diproses hukum dan terburu-buru menyeret sunarta alias Narto pada pemidanaa.
Jika mengatakan ingin menegakkan hukum, kenapa justru yang mengaku memiliki sertifikat justru melakukan hal-hal yang melawan hukum untuk kepada warga masyarakat dan sunarta alias narto. semua penegak hukum harus mencari kebenaran dengan sangat jeli dan seksama jika bersangkutan dengan masalah tanah.”tambah tim kuasa hukum.
“kami meminta terutama kepada Majelis hakim untuk memberikan perhatian dan atensi penuh dalam pembuktian perkara yang menjerat Sunarta alias Narto ini.
Karena selama ini penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah, menunjukkan trend dan eskalasi yang meningkat ya,perlu kita ketahui bahwa kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan sangat menggiurkan. Sehingga sangat berpotensi kasus kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik di kalangan oknum perorangan, mafia Tanah, atau makelar kasus . Jadi jangan sampai ada indikasi praktik mafia tanah terhadap kasus yang menimpa Sunarta alias Narto ini yang berpotensi pada berjalannya praktek peradilan sesat.Jangan sampai Kasus sengketa yang harus diselesaikan secara keperdataan atau dalam ranah perdata terkesan dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana atau pemidanaan yang menyeret seseorang di kursi pesakitan. Sehingga kami meminta dalam perkara Sunarta alis Narto terutama maupun perkara lain yang perkara pidananya berupa tanah, harus secara sungguh-sungguh disikapi dengan objektif, profesional dan proporsional. Jangan sampai dipengaruhi manuver-manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi terutama oknum penegak hukum yang bisa mencederai citra dan marwah penegakan hukum.”Intinya Jangan sampai proses persidangan ini tidak lagi netral dan tidak lagi objektif untuk meletakkan kebenaran serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan diruang pengadilan.” Tambah Eka SH.
Sidang dipimpin oleh Hakim ketua :Tri Andita Juristiawati SH., M.HUM dan Suparman Nyompa, SH.MH dan I Wayan Sukanila SH.,MH Sebagai hakim anggota dan Bambang Sirajuddin SH.,MH sebagai Panitera Pengganti.