Indonet7.com-Jakarta, 7 Januari 2020-Prescom Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Catatan 2019 dan Menyambut Awal 2020
Untuk itulah, Pimpinan LPSK RI Konferensi Pers LPSK: Catatan Tahun 2019 dan Proyeksi 2020.
Tahun 2019 baru saja berlalu. Banyak catatan dan capaian yang direngkuh selama setahun terakhir, khususnya dalam upaya perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.
Selama tahun 2019, LPSK RI memiliki sejumlah catatan, mulai dari jumlah permohonan perlindungan yang masuk, jumlah terlindung serta berbagai layanan yang diberikan, angka tindak pidana yang paling banyak dimintakan perlindungan, termasuk fasilitasi restitusi dan realisasi pembayaran kompensasi dan pemenuhan rehabilitasi psikososial.
Narasumber : Pimpinan LPSK RI
-Dr. Livia Istania DF Iskandar, M, Sc.
-Dr. Iur. Antonius Prijadi Soesilo, W, SH, MH.
-Edwin Partogi Pasaribu, SH.
-Drs. Hasto Atmojo Soeroyo, -M,Krim
-Brigjen. Pol. DR. Achmadi, SH, MAP
-Dr. Manager Nasution, M, A.
-Susilaningtias, SH.
Memasuki tahun ke 12, kinerja LPSK sudah mulai mendapat pengakuan dari banyak kalangan, hal itu ditandai dengan kenaikan angka jumlah pemohon saksi/korban tindak pidana dari tahun ke tahun. Untuk melihat ikhtiar LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban selama 2019, kami merangkumnya dalam sebuah catatan singkat sebagai berikut:
Catatan Permohonan Saksi/Korban di 2019
Perlahan mulai dikenal publik, membawa konsekuensi pada kenaikan jumlah permohonan pedindungan yang masuk ke LPSK. Kami mencatat terjadi kenaikan yang cukup siginifikan pen’hal jumlah permohonan yang masuk ke LPSK. Statistik menunjukan, jumlah permohonan perlindungan pada 2019 meningkat 41,54 persen dengan jumlah total mencapai 1983 permohonan. Sedangkan pada 2018 permohonan hanya berjumlah 1401. Dari jumlah permohonan yang mencapai 1983, sebanyak 1972 permohonan telah diputuskan melalui rapat pimpinan LPSK selama 2019. Rinciannya, 1147 permohonan diterima, 754 ditolak, 71 ditolak dan rekomendasi sedangkan tersisa 11 permohonan yang masih dalam proses penelaahan.
Dari total seluruh permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK, kasus Tindak Pidana Lain (Bukan Tindak Pidana Prioritas LPSK) menempati rangking teratas dengan 553 permohonan. Kasus kekerasan seksual anak menyusul di posisi kedua sebagai tindak pidana yang banyak mengajukan permohonan perIindungan dengan jumlah 350 permohonan. Selanjutnya adalah kasus Terorisme sebanyak 326 permohonan; Pelanggaran HAM Berat sebanyak 318 permohonan; Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 162 permohonan; Korupsi sebanyak 67 permohonan; Penganiayaan Berat sebanyak 40 permohonan; Penyiksaan sebanyak 11 Permohonan; Narkotika sebanyak 9 permohonan; dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebanyak 6 permohonan. Sedangkan permohonan yang tidak masuk klasifikasi sebagai tindak pidana mencapai 141 permohonan.
Kami mencatat terdapat empat tindak pidana yang mengalami kenaikan jumlah permohonan siginifikan pada 2019. Permohonan kasus terorisme mengalami lonjakan siginifikan mencapai 129 persen dibanding pada 2018 yang hanya berjumlah 142 permohonan. Disusul oleh Tindak Pidana Lainnya yang mengalami kenaikan mencapai 60 persen dibanding tahun 2018 yang hanya berjumlah 347 permohonan. Kasus Iain yang mengalami kenaikan adalah kasus TPPO mencapai 49 persen dibanding tahun 2018 yang berjumlah 109 permohonan, dan yang terakhir adalah kasus Kekerasan Seksual Anak yang
mengalami kenaikan sebesar 29 persen dibanding pada 2018 yang berjumlah 271 permohonan.
Provinsi Jawa Barat menduduki posisi 5 teratas wilayah asal permohonan perlindungan cnlama tahun 9mg denaan mencapai 517 permohonan, disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 358, Jawa Tengah sebanyak 268, DKI Jakarta sebanyak 182 dan Jawa Timur sebanyak 113. Sedangkan tidak terdapat permohonan sama sekali dari Pronvinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat di tahun 2019.
Catatan Layanan Perlindungan Saksi/Korban 2019
Setelah LPSK memutuskan menerima permohonan, tahapan selanjutnya adalah pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan terlindung (saksi/korban). Pada 2019, jumlah terlindung mencapai 3365 orang. Sebagai informasi, jumlah terlindung mungkin saja Iebih banyak ketimbang jumlah permohonan masuk di tahun yang sama karena terlindung LPSK pada
tahun 2017 atau 2018 masih dimungkinkan menerima program per|indungan di 2019 dan seterusnya.
Terlindung dalam kasus Pelanggaran HAM yang Berat menempati jumlah teratas dengan jumlah mencapai 1611 orang terlindung, menyusul ditempat kedua kasus Kekefasan Seksual yang mencapai 507 orang, selanjutnya kasus Terorisme 415 orang; kasus tindak Pidana Lainnya 370 orang; kasus TPPO 318 orang; korupsi 115 orang; penyiksaan 26 orang dan narkotika hanya 3 orang.
Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah terlindung LPSK terbanyak dengan angka 1160 terlindung, yang disusul oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 427 terlindung, selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 327, Sumatera Utara sebanyak 315 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 180 terlindung. Sedangkan Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi dengan terlindung LPSK paling minim dengan jumlah 1 orang terlindung.
Sepanjang 2018 hingga 2019 total layanan perlindungan yang diberikan mencapai 9308 Iayanan. Rinciannya adalah 2450 Iayanan Pemenuhan Hak Prosedurar, 395 Iayanan Perlindungan Fisik; 964 Iayanan Bantuan Psikologis; 457 fasilitasi Bantuan Psikososial’,
4017 Iayanan Bantuan Medis; 621 fasilitasi pemberian restitusi dan 404 pemberian kompensasi.
Perihal pemberian kompensasi kepada koman terorisme, sepanjang tahun 2017 2019 LPSK telah berhasil menunaikan hak kepada 50 korban terorisme dengan total nilai yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.281.499.847. Untuk tahun 2019 sendiri, LPSK telah menyerahkan kompensasi kepada 21 korban terorisme dengan total nilai Rp. 1.755.462.708. Rinciannya adalah 16 korban terorisme Gereja Santa Maria dan Mapoltabes Surabaya sebesar Rp. 1.180.123.183; sebanyak tiga korban terorisme Tol CipaIi-Cirebon sebesar Rp. 413986.248; satu orang korban terorisme di Mapolda Riau sebesar Rp. 125.000.000 dan satu orang korban terorisme Lamongan dengan nilai kompensasi Rp. 36.353277.
Di UU No 31 Tahun 2014, salah satu program pedindungan yang penting didapatkan korban kejahatan adalah Iayanan rehabilitasi psikososial. Program perlindungan dalam bentuk bantuan psikososial tidak dapat secara Iangsung dipenuhi oleh LPSK seorang diri. melainkan dengan membangun kemitraan dengan instansi pemerintah, BUMN maupuq Iembaga filantropi. Di tahun 2019, LPSK memiliki capaian yang cukup baik terkait fasilitasn Iayanan psikososial kepada terlindung, LPSK telah menggandeng Kementerian Sosial dan Perum Pegadaian serta membangun kemitraan dengan filantropi seperti Dompet Dhuafa dan Lazismu. LPSK telah memfasilitasi Iayanan psikososial dalam bentuk pembgna: bantuan modal usaha berbentuk uang tunai dan perlengkapan dagang serta buat pengobatan rumah sakit kepada sejumlah terlindung LPSK.
Terkait pemberian resititusi sepanjang tahun 2019. LPSK telah memfasilitaskan resititusi bagi 105 orang korban tindak pidana dari total 46 perkara Sebanyak 44 orang dan 21 perkara merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sebanyak 61 orang (Jan 25 perkara merupakan korban tlndak pidana kekerasan seksual Jumlah restitusi yang difasilitasi dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp 6.312.733 233. Jumlah restituSi yang dikabulkan mencapai Rp. 1.692.944.025. restitusi yang tidak dikabulkan sejumlah Rp 524.932.000 dan jumlah restitusi yang masih menunggu proses pengadllan mencapas Rp. 2.977.153.280.
LPSK menyongsong tahun 2020
Di tahun 2020 banyak tugas berat yang masih menanti, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi LPSK untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada saksi dan korban di Indonesia. Adapun tantangan sekahgus peluang yang LPSK hadapl pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Tren Penurunan Anggaran dan Menuju Organisasi Mandiri Ditengah menanjaknya permintaan layanan. LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya dukungan dan perhatian pemerintah kepada para saksi dan korban. Alokasi anggaran untuk tahun 2020 merupakan terendah yang LPSK terima dalam 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2015 hingga 2018, anggaran LPSK berada di kisaran Rp 150 M hingga Rp 75 M. namun di 2020 anggaran LPSK kembali turun dengan alokasi hanya sekitar Rp. 54 M.
Di sisi yang lain, LPSK dituntut untuk tetap memberikan sejumlah layanan prima kepada ribuan orang terlindung. Banyak program yang masih terus dijalankan dengan kebutuhan biaya yang tidak sedikit. Program-program yang dimaksud seperti perlindungan fisik saksi kasus korupsi, bantuan medis sesaat setelah peristiwa terorisme, pemberian kompensasi bagi korban terorisme masa Ialu, rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban pelanggaran HAM berat, hingga pemulihan korban kejahatan seksual. Dengan kondisi seperti ini, LPSK mengkhawatirkan akan berdampak terhadap kuaIitas program perlindungan saksi dan korban.
Namun ditengahnya kelesuan anggaran yang dialami, terhitung sejak Januari 2020 LPSK telah resmi menjadi organisasi mandiri dan tidak lagi berstatus sebagai Satuan Kerja (Satker) Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini ditandai dengan terbitnya Perpres 87 tahun 2019 yang menjadi Iandasan hukum yang kuat bagi LPSK untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan perlindungan saksi dan korban dengan kemandirian pendanaan di .Iingkungan Sekretariat Jenderal LPSK.
b. Kehadiran LPSK Perwakilan
Guna meningkatkan jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah daerah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana membangun sejumlah perwakilan daerah pada tahun ini. Untuk tahun 2020, LPSK akan membuka kantor perwakilannya dan siap beroperasi di dua Provinsi yakni Sumatera Utara dan Daerah lstimewa Yogyakarta. Idealnya LPSK harusnya hadir dibanyak wilayah Indonesia, namun hingga saat ini baru dua provinsi yang telah memiliki izin prinsip pembentukan LPSK daerah dari Kemenpan RB, selain adamua dukungan konkrit dari pemerintah daerah.
Sepanjang kiprah LPSK dalam layanan perlindungan,dirasaka betul bahwa layanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pusat untuk memberikan pelayanan bagi perlindungan saksi dan korban.Oleh sebab itu harus dibentuk perwakilan di daerah agar upaya perlindungan bagi saksi dan korban kedepannya dapat bisa lebih menjangkau masyarakat yang selama ini tidak tersentuh program perlindungan saksi korban LPSK.
Pembayaran Kompensasi Terorisme Masa Lalu
UU No 5 tahun 2018 Tentang Pembahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi landasan terpenuhinya hak-hak para korban terorisme yang terjadi selama ini kurang mendapatkan perhatian. UU ini pun memjadi landasan hukum LPSK untuk memberikan kompensasi bagi korban terorisme yang selama ini kurang mendapat perhatian. UU ini pun menjadi landasan hukum bagi LPSK untuk memberikan kompensasi bagi korban terorisme baik yang terjadi sebelum dan sesudah UU No 5 tahun 2018 terbit Menurut catatan BNPT,di tahun 2020 eshmasi korban terorisme masa lalu (dibatasi hanya sampai bom Bali I) berjumlah kurang lebih 800 korban yang harus diberikan kompensasi.
Salain itu,perihal yang tidak kalah penting adalah tenggat waktu yang diamanatkan oleh UU untuk membayarkan kompensasi kepada sejumlah korban yang hanya tersisa km lebih 1.5 tahun lagi dari sekarang.Untuk itu,LPSK berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada warga negara yang menjadi korban tindak pidana terorisme melalui dukungan pendanaan yang memadai dalam waktu yang tidak terlalu lama.
(ariyanti)