Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Direktur GORC Frans Meroga Panggabean, MBA yang juga penulis “The Ma’ruf Amin Way”
Mencermati derasnya dukungan berbagai pihak terhadap UMKM agar fokus membidik pasar ekspor tentunya membawa aura positif bagi masa depan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Tetap mendukung, tetapi Pakar Koperasi Milenial dan Ekonomi Kerakyatan dan Frans Meroga Panggabean mengingatkan bahwa euforia UMKM go global tersebut jangan sampai membuat lupa akan pentingnya menekan impor dan menguasai pasar domestik.
Hal ini sebenarnya sejalan dengan seruan Presiden Jokowi baru-baru ini yang meminta agar pelaku pasar UMKM tak hanya berfokus pada pasar ekspor namun juga meningkatkan pasar domestik. Hal tersebut bertujuan agar konsumen Indonesia tidak bergantung pada produk impor. Menurutnya, untuk merebut pasar domestik dari serbuan produk impor, para pelaku usaha UMKM harus kompetisi dari harga, design, hingga kemasan menarik.
Memperjelas pendapatnya, Frans Meroga menyoroti signifikannya nilai impor barang non-migas dari total impor seluruhnya, sesuai rilis BPS baru-baru ini. Bila dibedah lebih dalam, didapati pula fakta bahwa akumulasi jumlah impor barang konsumsi mencapai US$ 14,76 miliar atau sebesar 9,45% dari total seluruh impor. Sebagian besar barang konsumsi tersebut adalah produk pertanian.
“Kita lihat neraca perdagangan terbaru per November 2019, akumulasi impor barang golongan serealia saja US$ 3 miliar, lalu jenis gula mencapai US$ 1,5 miliar. Semua produk itu kan hasil pertanian, sampai kapan kita terus impor produk pertanian seperti beras, jagung, gandum, gula dan barang serealia lainnya,” terang Frans di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Lulusan MBA dari Universite de Grenoble, Perancis ini yakin, apabila hanya sebatas kategori barang konsumsi, hasil produksi UMKM di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebenarnya mampu bersaing mutunya dengan barang impor jenis yang sama. Masalah terbesar adalah harga yang seringkali kalah murah dari produk impor mengingat panjangnya supply chain yang dilalui oleh produk pertanian dalam negeri.
“Kita telisik lebih dalam, Indonesia ternyata juga impor buah-buahan sampai senilai US$ 1,25 miliar, belum lagi jenis sisa industri makanan mencapai US$ 2,4 miliar. Jangan kekonyolan ini terus berlanjut, sedikitnya total sampai US$ 18 miliar atau setara Rp. 250 triliun adalah nilai impor jenis barang yang sejatinya dapat kita produksi sendiri dengan mengandalkan UMKM,” tegas Frans menguraikan data Neraca Ekspor Impor yang dirilis BPS minggu lalu.
*UMKM Fokus Tekan Impor, Minimal 1 Juta Petani Baru Tercipta*
Frans menjelaskan, menekan impor sampai Rp. 250 triliun sungguh sebuah tantangan besar, tapi sejatinya swasembada pangan berarti juga menekan pengangguran dengan lahirnya petani baru. Bila Indonesia mampu swasembada beras, lahirlah 250.000 petani sawah baru, yang berkegiatan ekonomi senilai impor beras selama ini, lebih dari Rp.15 triliun. Juga impor buah yang sampai Rp.18 triliun tersebut, sebanding dengan terciptanya 300.000 orang petani buah baru.
Direktur Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) inipun melanjutkan, akan ada sampai 350.000 petani gula baru jika melihat sepanjang 2018 Indonesia impor 2,2 juta ton gula mentah. Swasembada bawang putih pun akan melahirkan 125.000 orang petani bawang baru lahir, impor bawang putih mencapai 582.000 ton selama 2018. Total minimal 1 juta petani baru akan lahir jika UMKM fokuskan swasembada pangan.
“Hasil riset GORC dalam menghitung jumlah petani baru memakai patokan penghasilan 5 juta sebulan. Luar biasa kan kalau UMKM fokus wujudkan swasembada pangan, akan lahir 1 juta petani baru yang hidup layak dengan 5 juta per bulan,” jelas Frans.
“Itu kita belum bicara gandum, jagung, garam, bahkan jenis ampas makanan untuk pakan ternak yang juga hasil pertanian. Bila semua pihak sepakat Indonesia swasembada hasil pertanian, bahkan 2 juta orang petani baru akan lahir,” seru Frans lagi.
Perwujudan swasembada produk pertanian tersebut akan sejalan dengan rencana pemerintah yang mendorong agar porsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diprioritaskan ke sektor produksi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berkata bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus langkah pemerataan ekonomi. Teten mengatakan pembiayaan sektor produksi diperbesar hingga 60% dari total KUR pada 2020.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun meminta semua pihak memajukan sektor pertanian dengan meningkatkan fasilitas KUR untuk sektor pertanian. Mentan berkata bahwa dana KUR untuk sektor pertanian tersebut nanti bisa dicairkan setelah dapat rekomendasi pemerintah sehingga kredit tersebut dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Diharapkan dengan meningkatnya penyaluran KUR untuk majukan pertanian di desa yang nantinya pembangunan tersebut bisa menekan biaya produksi serta distribusi.
_Closed Loop System_ Dalam Ekosistem Sektor Pertanian
Mendukung hal tersebut, Frans menhimbau agar koperasi diberikan peran yang besar juga dalam penyaluran KUR. Identiknya UMKM dengan koperasi tidak terbantahkan karena koperasi lebih banyak bersentuhan langsung dengan UMKM. Diyakini banyak koperasi berkualitas dan berprestasi layak diberikan kepercayaan untuk salurkan KUR.
“Kami harap Pemerintah libatkan juga secara aktif koperasi dalam penyaluran KUR karena koperasi kenal betul mana UMKM yang layak diberikan pinjaman dan mana yang belum layak. Banyak juga koperasi yang menjadi _off taker_ dari hasil produksi UMKM, berarti juga kan sudah melalui manajemen resiko yang ketat sehingga tidak perlu lagi jaminan,” ujar Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.
Guna mewujudkan semua itu membutuhkan komitmen kuat dari semua _stakeholder_ agar swasembada pertanian dapat menjadi kenyataaan. Frans mendorong pemerintah agar terjadi sebuah skema yang membentuk _closed loop system_ dalam ekosistem usaha pertanian. Meminjam istilah kelistrikan, sistem kontrol loop tertutup merupakan sistem berumpan balik guna memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan.
Hasil riset GORC menyimpulkan ada 4 pihak yang terlibat dalam ide _closed loop system_ ekosistem sektor pertanian. Pertama, Koperasi menjadi penyalur KUR dengan prioritaskan anggota yang lulus program inkubasi agar lebih teruji dari aspek karakter dan kompetensi. Yang kedua, BUMDes dilibatkan sebagai penyedia market place dengan dukungan teknologi digital berbasis aplikasi. BUMDes akan memastikan hasil produksi dari para petani terserap di pasar.
“Ketiga, swasta besar dan BUMN akan ambil peran sebagai _off taker_ hasil produksi para petani, baik melalui perantara BUMDes maupun secara langsung difasilitasi koperasi penyalur KUR. Terakhir, pemerintah sebagai regulator yang rutin mengawasi berjalannya siklus _closed loop system_ agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan.” pungkas Frans yang juga penulis “The Ma’ruf Amin Way”.