Indonet7.com
Jakarta,18 September 2017-Kematian bayi Debora yang tidak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit menghentak perhatian publik. KSPI menilai hal ini merupakan potret dari buruknya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional.
Iswan Abdullah direktur eksekutif jamkeswatch sayap organisasi KSPI bidang kesehatan bisa juga adalah salah satu wakil presiden KSPI dan juga wakil ketua umum dewan pengupahan nasional yang kemudian yang paling ujung adalah Sunarto ketua relawan jam casual Tangerang Raya kemudian, Idris Idham wakil presiden KSPI bidang jaminan sosial dan juga ketua umum federasi siap bekerja farmasi kesehatan dan juga masih bekerja di rumah sakit Islam Pondok Kopi kemudian paling ujung adalah Endi relawan jamkesos dari Bekasi Raya.
Aksi Long March jalan kaki jadi atau jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta Istana Presiden ditempuh kurang lebih 36 sampai 50 hari sebelum saya menyampaikan hal tersebut diijinkan kami dari KSPI dengan seluruh Indonesia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seperti dini hari sehingga mengakibatkan kerusakan kantor YLBH dan LBH Jakarta kecam kekerasan yang dipakai dalam menyikapi perbedaan pandangan kami percaya YLBH maupun LBH Jakarta bukan tempat untuk menghidupkan kembali paham paham komunis Indonesia kali percaya itu karena KSPI fspmi dan Buruh Indonesia sudah sering bekerjasama dengan LBH.
Jakarta dalam menangani kasus kasus Ketenagakerjaan kasus-kasus perburuan maupun rakyat karena itu sekali lagi karena mengecam tindakan kekerasan yang terjadi tidak ada lagi kekerasan di manapun dalam menyikapi perbedaan tentang paham komunis sudah jelas TAP MPR belum dicabut tentang pelarangan paham komunis di Indonesia.Presiden joko Widodo pernah mengatakan Kamu paham komunis Indonesia maka akan dilarang dan bahkan ditangkap karena bertentangan dengan Tap MPR yang melarang paham. Sebagaimana dijelaskan pada hari ini kita akan memberikan keterangan pers berkenaan dengan jalan kaki yang akan dilakukan oleh satu orang sebenarnya kan jalan kaki satu orang ini namanya adalah adek Lukman atau lebih dikenal dengan berjalan sampai dengan ini adalah salah seorang pengurus jaminan kesehatan pelayanan kesehatan federasi Serikat Pekerja metal Indonesia atau KSPI konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dengan jalan kaki menyikapi sikap pemerintah terhadap kasus bayi demokrasi jual tetap bawah ini bukan kematian bagi demokrasi tulang kami sebelumnya berulang kali sebelum kami percaya sekali kasus kematian bayi Depok akan terulang kembali dalam melaksanakan perintah undang-undang undang-undang sjsn nomor 24 tahun 45 nomor 24 tahun 2011 maka akan terulang kembali kejadian kematian bayi Debora atau siapa saja atau terkenal Orang miskin dilarang sakit itu yang kemudian mati meninggal dunia dalam pelayanan rumah sakit terutama Rumah Sakit Swasta tapi catatan kaki di rumah sakit swasta penolakan penolakan itu terjadi rumah sakit pemerintah tidak ada lagi tidak ada di tempat tidur itu banyak basa-basi daripada pemerintah sudah tahu persoalannya adalah mereka pemerintah tidak menjalankan perintah undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS tidak menjalankan undang-undang tentang kesehatan yaitu perintahnya anggaran kesehatan adalah 5% dari APBN tentang kesehatan kesehatan adalah 5%.
Untuk menyerukan agar tidak ada lagi Debora-Debora yang lain, aktivis KSPI akan melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya – Jakarta yang dimulai pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, dengan waktu tempuh antara 36 – 50 hari.Untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait aksi jalan kaki Surabaya – Jakarta ini. Konferensi Pers ini akan dihadiri Presiden KSPI, Said Iqbal dan pimpinan serikat buruh yang lain.
Selain terkait longmarch, hal lain yang akan disampaikan adalah:
Aksi longmarch jalan kaki kami dari kspi mengencam yang terjadi semalam di kantor LBH Jakarta.
Adek Lukman akan berjalan kaki dari Surabaya ke Jakarta dia seorang anggota Keswar,akan jalan kaki menyingkapi kasus bayi debora.Kasus bayi debora akan terulang kembali dan undang-undang No 40 dan UU BPJS No 24 2011.
Mendesak Pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres.
RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, terancam berbagai hukuman karenamengesampingkan pelayanan kondisi kegawatan terhadap bayi Tiara Debora Simanjorang. Dinas Kesehatan DKI Jakarta tengahmempertimbangkan sanksi yang tepat dan polisi terus melakukan penyelidikan.
Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), RS Mitra Keluarga Kalideres harus menghadapi sanksi administrasi dan proses hukum atas kematian bayi Debora. Kepolisian bisa menjerat rumah sakit itu dengan berbagai perundangan. Sudah ada korban jiwa, maka langkah pidana harus berjalan.Polisi bisa menggunakan UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan KUHP, pasalnya jadi berlapis, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 menyebutkan kewajiban pelayanan, penyelamatan nyawa, dan pencegahan kecacatan. Larangan menolak pasien dan meminta uang muka juga diatur dalam ayat kedua.
Sosial sosial nasional kalkulasi dari penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah PP itu dibayar oleh pemerintah melalui APBN maupun yang dibayar oleh Mandiri peserta Mandiri ataupun peserta pekerjaan swasta yang dibayar 4% oleh pengusaha 1% oleh pekerja itu tidak harga keekonomian untuk menjalankan program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan 7 Prilly summer Paradise pendapat pendekatannya adalah pendekatan keuangan definisi 873 atur atur rumah sakit cosplay mitra Kalideres menolak Rumah Sakit Swasta tidak mau menjadi defisit 7 triliun setiap tahun. Provider penyedia kemudian defisit setiap tahun pemerintah 6,7 triliun.Rumah sakit pemerintah ini laporan dari pengelolaan rumah sakit swasta yang bisa dijelaskan oleh oleh siapa direktur pelayanan BPJS Kesehatan bahwa nggak ada masalah dan sakit tipe C dan tipe begitupun masuknya akan dijelaskan rumah sakit pemerintah itu mengambil semua disubsidi Fasilitas Kesehatan.
BPJS maupun swasta itu ngambil semua sedangkan Rumah Sakit Swasta tipe obat tidak disubsidi biografi rumah Sakit negeri di rumah sakit rumah sakit swasta burung empat tentang minimnya kangaroo perintah undang-undang Kesehatan Nomor tiga empat lima persen dari 5% dari APBN 100 triliun sudah mencukupi harga ekonomi BPJS juga mungkin subsidi obat di rumah sakit pemerintah di subsidi alat kesehatan di rumah sakit pemerintah sebagai beranggapan bahwa APBN adalah 2000 triliun lebih BPJS PC.
Undang-undang maka tidak akan lagi terjadi tentang anggaran kenapa anggaran gak mau dia tidak menjalankan perintah undang-undang perlu dicatat oleh karena itu tidak ada asas gotong royong undang-undang. BPJS itu mengamanatkan asas gotong royong yang kaya membantu yang miskin yang sehat membantu yang sakit biayanya sehingga menjadi timbal balik. Mendesak agar seluruh klinik dan rumah sakit diwajibkan menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.Tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.
Keputusan bersama pemerintah bahwa 2019 itu sudah seluruh rakyat Indonesia 247 juta orang lebih itu wajib ikut BPJS, ini adalah jaminan sosial wajib mandatory social security apa sosial setiap hari jadi bukan bukan salah menteri faktanya hari ini 8 unit Anisa dia umumkan ketemu kita juga sampaikan Pak Fahmi Idris dirut BPJS berapa juta orang rakyat Indonesia belum penyebab itu kenapa pemerintah 80 juta rumah sakit swasta tertulis tidak mungkin mustahil kita ditolak suruh nunggu berapa kabupaten Rumah Sakit tanpa media ingatkan konsepnya setiap Kabupaten pastikan 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara bilamana mereka tidak mampu membayar.80 juta belum jadi peserta BPJS,jadi pasti ada lagi kematian debora lagi. Hapuskan sistem INA CBGs yang menyebabkan antrian pelayanan dan biaya murah sehingga menurunkNasional”tas pelayanan klinik dan rumah sakit.(dede)
Said Iqba(lPresiden KSPI)