Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin bersama tim penulis buku “The Ma’ruf Amin Way”
Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo sangat intens dan antusias membahas penguatan dan pemberdayaan maksimal Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM). Jokowi menyoroti bahwa pembinaan UMKM nasional berada di peringkat ke-4 di Asia Tenggara, tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini disebabkan rendahnya literasi hingga inklusi keuangan kepada UMKM.
“Pembinaan UMKM Indonesia masih ranking ke-4 di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand,” ucap Jokowi di Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019, Selasa (10/12).
Merespons hal tersebut, Pakar Koperasi Milenial dan Ekonomi Kerakyatan Frans Meroga Panggabean sangat memberikan apresiasi positif terhadap Presiden Jokowi karena terlihat jelas bahwa arah strategi utama Pemerintah untuk melaksanakan transformasi ekonomi akan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Frans menilai bahwa keputusan ini tidak terlalu berlebihan mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi 60% terhadap PDB Nasional. Belum lagi UMKM sangat menyangkut kehidupan rakyat banyak karena menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Sederet fakta inilah yang mendasari keyakinan bahwa UMKM lah yang akan membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari kisaran 5%.
“Misi utama transformasi total struktur ekonomi tersebut kan harus menghilangkan current account defisit (CAD) atau defisit transaksi berjalan, di mana selisih antara ekspor dan impor jadi positif berarti menggerakkan aktifitas ekonomi rakyat, lalu otomatis pendapatan masyarakat naik sehingga pertumbuhan ekonomi bahkan sampai dobel digit,” ujar Frans usai menutup Rapat RKA 2020 Nasari Sentra KUMKM di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa dengan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tiap tahun semakin besar di mana pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.190 Triliun dan tahun 2024 ditargetkan naik hingga Rp.325 Triliun mutlak harus berdampak signifikan pada ekonomi. Juga dengan suku bunga KUR yang diturunkan dari 7% menjadi 6% pun ditegaskan penyalurannya juga harus tepat sasaran ke sektor produktif.
Menanggapi ini, Frans menghimbau agar koperasi diberikan peran yang besar juga dalam penyaluran KUR. Identiknya UMKM dengan koperasi tidak terbantahkan karena lebih banyak bersentuhan langsung dengan UMKM. Diyakini pula banyak koperasi berkualitas dan berprestasi yang layak diberikan kepercayaan untuk menyalurkan KUR.
“Harapan kami Pemerintah libatkan juga secara aktif koperasi dalam penyaluran KUR karena koperasi kenal betul mana UMKM yang layak diberikan pinjaman dan mana yang belum layak. Dengan banyak juga koperasi yang menjadi off taker dari hasil produksi UMKM artinya kan juga sudah melalui manajemen resiko yang ketat berarti tidak perlu lagi ada jaminan,” jelas lulusan MBA dari Grenoble Universite, Perancis ini.
“Pelatihan peningkatan kualitas produksi serta mentoring manajemen keuangan dan akuntansi sudah lama rutin kami lakukan kepada anggota kami para pelaku UMKM. Lalu pendampingan untuk packaging, branding, dan marketing, sampai penguasaan teknologi sekarang mulai kami galakkan kepada anggota kami,” lanjut Frans yang juga Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.
Kembali kepada usaha pemerintah dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang diyakini akan membuat masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan, Frans pun kembali menghimbau kepada pemerintah guna melibatkan koperasi secara aktif karena akses layanan finansial, seperti tabungan dan kredit usaha pun dapat dilayani oleh koperasi.
Frans, yang juga penulis “The Ma’ruf Amin Way” ini kembali menghimbau pemerintah agar tidak setengah hati memprioritaskan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peranan yang besar kepada koperasi dalam perekonomian bangsa. Hanya koperasi lah badan usaha yang dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila dengan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan, dan kedaulatan.
Oleh karena itu setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk peningkatan kualitas dan penguatan koperasi. Pertama, bersama-sama dengan DPR segera mensahkan Undang Undang (UU) Perkoperasian yang baru agar koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan. UU Perkoperasian yang baru tersebut nantinya telah mengatur adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.
Kedua, Kementerian Koperasi menjadi motor untuk terwujudnya penilaian dan pemeringkatan rating obligasi bagi koperasi. Mendesak adanya sebuah lembaga yang merilis kategori investasi sebuah koperasi sangat penting, karena sebenarnya secara regulasi koperasi dimungkinkan untuk menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK). Hal ini nyata sebagai perlakuan setara kepada koperasi agar dapat mengakses pendanaan lebih luas lagi.
Ketiga, libatkan secara aktif koperasi dalam program pemberdayaan dan peningkatan kelas UMKM. Libatkan koperasi yang memiliki rating bagus menjadi penyalur program KUR serta libatkan koperasi yang kredibel dan memiliki jaringan luas untuk ikut serta meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan kepada UMKM, sekaligus aktif melakukan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kepada UMKM.
“Besar harapan kami keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan bukanlah jargon semata, karena Pak Jokowi pasti sangat serius ingin meningkatkan perekonomian melalui UMKM. Oleh karena itu Pak Jokowi harus yakin juga bahwa koperasi tetap mampu menjadi soko guru perekonomian bangsa,” tegas Frans yang juga Ketua Bidang Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (ASKOPINDO).
“Koperasi hanya minta diperlakukan setara dan dilibatkan aktif dalam rencana besar perwujudan visi Indonesia Maju 2030. Koperasi merasa mampu dan pantas dengan kapasitas dan kredibilitas yang dimiliki tentunya dengan kualitas SDM yang profesional serta penguasaan teknologi yang mumpuni. Pasti Pak Jokowi masih percaya dengan keberadaan dan kemampuan koperasi,” pungkas Frans.