Pengukuhan Pengurus APINDO 2023-2028, Luncurkan Program Pengentasan Stunting dan UMKM Merdeka

INDONET7.COM JAKARTA 31 Juli 2023 -Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan pengukuhan pengurus masa bakti 2023-2028, yang digelar 31 Juli 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta. Pengukuhan adalah untuk menindaklanjuti hasil keputusan Musyawarah Nasional XI pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023 lalu. Pengukuhan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Kepala BKKBN, Dewan Pertimbangan Presiden, duta-duta besar negara sahabat, kepala daerah, serta lebih dari seribu pengusaha dari beragam sektor.

Pengurus APINDO masa bakti 2023 — 2028 ini menandai era baru APINDO untuk melanjutkan program kerja kepengurusan APINDO sebelumnya. Dipimpin oleh Shinta W. Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, generasi baru APINDO yang mengusung semangat inklusivitas ini memadukan komposisi kalangan pengusaha serta profesional yang diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal APINDO sebagai organisasi yang sudah berdiri sejak 71 tahun lalu.

Pimpinan dari sejumlah /eading sector tanah air memperkuat kolaborasi dan sinergi kepengurusan APINDO kali ini. Pengusaha senior, Sofjan Wanandi juga termasuk dalam jajaran kepengurusan sebagai Ketua Dewan Petimbangan APINDO. Sementara, Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu diangkat sebagai Ketua Dewan Pakar. Kepengurusan juga membentuk Dewan Kewirausahaan sebagai next generation APINDO yang terdiri atas pemimpin-pemimpin muda tanah air.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani yang terpilih secara aklamasi dalam Munas XI APINDO Juni lalu mengatakan, APINDO sebagai wadah pengusaha berkomitmen untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat program-program unggulan. “Kita memasuki era baru kepemimpinan APINDO, yang akan menjadi tonggak sejarah transformasi APINDO dengan menghasilkan sejumlah program unggulan sebagai upaya kami mengakselerasi pemulihan ekonomi untuk pembangunan nasional,” ujar Shinta. “Selain bersinergi secara pentahelix dengan pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media, kami harapkan kepengurusan baru yang inklusif ini pun akan semakin memperkuat relasi APINDO dengan konfederasi, demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan berlandaskan spirit kolaboratif.”

Acara pengukuhan pengurus baru ini juga sekaligus dalam rangka meluncurkan sejumlah program kerja unggulan, secara khusus program pengentasan stunting yakni Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS Stunting) dan UMKM Merdeka. Ini merupakan
komitmen nyata APINDO untuk tidak hanya berfokus mengatasi tantangan multi-dimensional yang dihadapi pelaku usaha dalam rangka mendorong percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga untuk menyiapkan generasi emas tanah air yang unggul agar siap menjadi tenaga kerja handal di masa yang akan datang.

Program UMKM Merdeka adalah kontribusi APINDO untuk membekali lulusan perguruan tinggi dengan kemampuan kerja dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan mahasiswa, serta mensinergikannya dengan kebutuhan UMKM akan pendampingan usaha dengan tujuan scaling-up UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Ditegaskan Shinta, program pengembangan UMKM yang ada saat ini masih bersifat sporadis, serta belum maksimal mengkolaborasikan dengan sejumlah pihak terkait. “Untuk itu, UMKM Merdeka hadir untuk mengembangkan sistem kolaboratif yang diharapkan dapat mengakselerasi UMKM untuk naik kelas. Program ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran dan praktik kewirausahaan secara lebih maksimal, juga mendorong percepatan pertumbuhan UMKM dengan berkolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta yang memiliki praktik bisnis baik,” lanjut Shinta.

Sedangkan fokus program penurunan prevalensi stunting adalah agar bonus demografi tidak menjadi beban demografi melalui persiapan SDM unggul sejak dini. Dengan efek jangka panjangnya yang mampu mempengaruhi kualitas, produktivitas serta daya saing tenaga kerja, sektor swasta — yang juga bergantung dengan ketenagakerjaan — tentu akan ikut dirugikan. Stunting bahkan diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2% sampai 3% dari PDB per tahun.

Gerakan 1.000 pengusaha gotong royong untuk stunting ini menopang inisiatif berkelanjutan KIPAS Stunting yang diluncurkan oleh APINDO untuk pelibatan inklusif pengusaha dalam upaya bersama menurunkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia. Program ini menargetkan kontribusi penurunan tingkat prevalensi stunting nasional hingga 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, program KIPAS Stunting akan fokus pada peningkatan kualitas asupan gizi dan edukasi gizi dan pada kelompok penerima manfaat, terutama ibu hamil, ibu dengan baduta, dan baduta, serta para pemangku kepentingan kesehatan lainnya di tingkat posyandu dan puskesmas.

Program unggulan lainnya adalah Roadmap Perekonomian S-tahunan sebagai bentuk kontribusi aktif APINDO dan pelaku usaha Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional. Pengarusutamaan Sertifikasi HR-IR juga menjadi program unggulan keempat APINDO dalam rangka mewujudkan SDM yang terampil dan kompeten di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial.

Tentang KIPAS Stunting

Program KIPAS Stunting atau Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting adalah komitmen APINDO bersama 1.000 pengusaha untuk menjadi bagian solusi berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan daya saing SDM masa depan Indonesia menyongsong Generasi Emas 2045. APINDO merangkul para pengusaha untuk gotong royong dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi stunting. Eksekusi program kerja pengentasan stunting ini dilakukan melalui kerjasama dengan oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN bersama mitra Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI).

Tentang UMKM Merdeka

UMKM Merdeka ditujukan untuk memberi kesempatan bagi civitas akademika untuk mengeksplorasi bisnis dan pengembangan UMKM, sekaligus untuk memberi pendampingan usaha kepada UMKM agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik domestik, nasional, maupun internasional. Saat ini program UMKM Merdeka telah berjalan selama tiga semester di tiga APINDO Provinsi: Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, dengan melibatkan mahasiswa dari 17 kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

TENTANG APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menjadi representasi tunggal Dunia Usaha yang dibentuk sejak 31 Januari 1952. APINDO meliputi Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) yang berada di 34 Provinsi, dan ratusan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

Organisasi yang pada awalnya memfokuskan perhatian pada isu Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, saat ini semakin dinamis dengan melibatkan diri pada sejumlah sektor, di antaranya investasi.

APINDO merupakan anggota aktif dari the International Organization of Employers (IOE), ASEAN Confederation of Employers (ACE) and Confederation of Asia-Pacific Employers (CAPE). Selain itu, APINDO memiliki sejumlah unit bisnis, diantaranya International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).

APINDO memiliki keterwakilan dalam Kelembagaan Tripartit (unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja), dimana sejumlah perwakilan Pengurus APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Shinta W. Kamdani (Ketum APINDO 2023-2028), memberikan kata sambutan dalam Pengukuhan Kepengurusan APINDO 2023-2O24 menyampaikan ;

“Saya ingin mengawali sambutan singkat saya pada hari ini dengan menegaskan bahwa BONUS DEMOGRAFI bukanlah sebuah keniscayaan. Bukan sesuatu yang bisa kita take for granted. Untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci ketangguhan negara.

Belajar dari pengalaman masa keemasan Nusantara , di era Majapahit, dalam buku Negarakertagama disebutkan bahwa masyarakat Majapahit hidup makmur, tenteram dan sejahtera, bukan karena sumber daya alam semata. Melainkan karena sumber daya manusia yang tangguh dan dapat diandalkan.

Sumber Daya Manusia….! Adalah kunci untuk Indonesia yang adil dan makmur.

Kita menyadari industri 4.0 yang menciptakan disrupsi berdampak pada: transformasi tatanan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja masa depan. Future of Jobs Report dari World Economic Forum memprediksi 85 juta pekerjaan akan tergantikan mesin. Studi yang dilakukan International Labour Organization terhadap 5 negara ASEAN: Indonesia, Kamboja, Filipina, Thailand dan Vietnam – sebagai penyumbang 804 penyerapan tenaga kerja menyebutkan: 56 pekerja rentan kehilangan pekerjaan.

Namun demikian akan ada 97 juta pekerjaan baru bermunculan, akibat karakter kebutuhan pekerja di era Industri 4.0 maupun tren baru, seperti digitalisasi ekonomi serta ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Membangun manusia di tengah disrupsi dan tren ekonomi baru menjadi perhatian khusus kami di APINDO. Kenapa?

Beban demografi hanya bisa diubah menjadi bonus demografi JIKA: tingkat produktivitas, pendidikan, dan keterampilan kelompok usia produktif Indonesia menjadi lebih tinggi pada periode 2020-2035.

71 tahun sudah APINDO berperan sebagai organisasi pengusaha Indonesia, wadah konsolidasi kepentingan dunia usaha, dan perpanjangan suara pengusaha dalam memberi masukan kepada pemerintah. Suatu kehormatan bagi saya dipercaya memimpin APINDO selama 5 tahun ke depan, meneruskan legacy dan jejak Bapak Sofyan Wanandi serta Bapak Hariadi Sukamdani.

Di hari yang berbahagia ini, kami mengukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2023-2028, dengan ditandai: GENERASI BARU kepemimpinan APINDO. The next generation APINDO merepresentasikan filosofi keragaman atau diversity, agar APINDO menjadi organisasi yang inklusif dalam meningkatkan impact, terdiri atas pimpinan lintas generasi dari leading sektor dunia usaha kita.

Kepengurusan baru APINDO akan terus menjadi mitra pemerintah dalam membuat kebijakan untuk: mendukung percepatan transformasi ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, menyiapkan tenaga kerja terampil, terdidik dan berdaya saing.

Kepengurusan APINDO masa bakti 2023-2028 mengusung 4 agenda prioritas untuk menjawab tantangan pertumbuhan kita. Pertama, penguatan ketenagakerjaan. Kami meyakini, menciptakan pertumbuhan PDB hanya bisa dicapai melalui peningkatan produktivitas dan daya saing SDM, hubungan industrial yang harmonis, serta kerjasama lembaga tripartite. Kedua, pemberdayaan UMKM yang menyerap 976 tenaga kerja Indonesia. Ketiga, peningkatan investasi untuk percepatan transformasi industri dan pemutakhiran ekonomi nasional. Keempat,
peran aktif advokasi kebijakan APINDO .

Sejak tahun 2015, APINDO konsisten mengeluarkan Roadmap Perekonomian 5 tahunan, sebagai kontribusi nyata kepemimpinan nasional, keberlanjutan daya saing iklim usaha, dan ketangguhan ekonomi Indonesia di kancah global. Sekaligus sebagai arah strategis APINDO berdialog dengan Pemerintah.

Melalui Roadmap Perekonomian tersebut, APINDO mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN.

Hari ini kami meluncurkan 2 Program Aksi Unggulan: 1. Peneentasan Stuntine. SDM tangguh bukan meningkatkan skill dan keterampilan, tetapi juga generasi yang sehat, cerdas dan adaptif. Untuk itu, APINDO menjalankan program KIPAS Stunting, atau Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting,
Program ini melibatkan 1000 pengusaha bekerjasama dengan BKKBN serta Kementerian Kesehatan, untuk menjangkau ibu hamil, ibu menyusui dan baduta.

2. APINDO memero eksikan bahwa Indonesia erlu mencietakan 2 juta lapangan kerja baru per tahun yang bukan hanya melalui industri saa taeci usa UMKM. Melalui program UMKM Merdeka, program pendampingan ini bertujuan memberdayakan UMKM Indonesia sambil mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja dan kewirausahaan.

UMKM Merdeka adalah sinergi pengusaha – civitas akademika dan UMKM yang menjadi ecosystem enabler untuk pengembangan kewirausahaan dalam memberi pendampingan usaha, agar UMKM Indonesia dapat bersaing hingga ke level global. Saat ini kami juga tengah menyelenggarakan Festival APINDO UMKM Merdeka yang berlangsung di Grand Indonesia.

Sebaik apa pun program kerja Apindo dirancang, tentu tidak berjalan tanpa sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Bersama ini, APINDO berkomitmen untuk terus bekerjasama mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti Sumpah Palapa yang mempersatukan Nusantara, Asosiasi Pengusaha
Indonesia, berikrar: untuk menyatukan tenaga dan upaya, demi memajukan bangsa,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

news-1701

yakinjp

yakinjp

rtp yakinjp

yakinjp

yakinjp

yakin jp

yakinjp id

maujp

maujp

maujp

\

sabung ayam online

sabung ayam online

SLOT MAHJONG

sabung ayam online

article 0000301

article 0000302

article 0000303

article 0000304

article 0000305

article 0000306

article 0000307

article 0000308

article 0000309

article 0000310

article 0000311

article 0000312

article 0000313

article 0000314

article 0000315

article 0000316

article 0000317

article 0000318

article 0000319

article 0000320

article 0000321

article 0000322

article 0000323

article 0000324

article 0000325

article 0000326

article 0000327

article 0000328

article 0000329

article 0000330

article 0000331

article 0000332

article 0000333

article 0000334

article 0000335

article 0000336

article 0000337

article 0000338

article 0000339

article 0000340

article 0000341

article 0000342

article 0000343

article 0000344

article 0000345

article 0000346

article 0000347

article 0000348

article 0000349

article 0000350

article 0000351

article 0000352

article 0000353

article 0000354

article 0000355

article 0000356

article 0000357

article 0000358

article 0000359

article 0000360

article 0000361

article 0000362

article 0000363

article 0000364

article 0000365

article 0000366

article 0000367

article 0000368

article 0000369

article 0000370

article 0000371

article 0000372

article 0000373

article 0000374

article 0000375

article 2990296

article 2990297

article 2990298

article 2990299

article 2990300

article 2990301

article 2990302

article 2990303

article 2990304

article 2990305

article 2990306

article 2990307

article 2990308

article 2990309

article 2990310

article 2990311

article 2990312

article 2990313

article 2990314

article 2990315

article 2990316

article 2990317

article 2990318

article 2990319

article 2990320

article 2990321

article 2990322

article 2990323

article 2990324

article 2990325

article 2990326

article 2990327

article 2990328

article 2990329

article 2990330

article 2990331

article 2990332

article 2990333

article 2990334

article 2990335

article 2990336

article 2990337

article 2990338

article 2990339

article 2990340

article 2990341

article 2990342

article 2990343

article 2990344

article 2990345

article 2990346

article 2990347

article 2990348

article 2990349

article 2990350

article 2990351

article 2990352

article 2990353

article 2990354

article 2990355

article 2990356

article 2990357

article 2990358

article 2990359

article 2990360

article 2990361

article 2990362

article 2990363

article 2990364

article 2990365

article 2990366

article 2990367

article 2990368

article 2990369

article 2990370

article 2990371

article 2990372

article 2990373

article 2990374

article 2990375

article 2990376

article 2990377

article 2990378

article 2990379

article 2990380

article 2990381

article 2990382

article 2990383

article 2990384

article 2990385

article 2990386

article 2990387

article 2990388

article 2990389

article 2990390

article 2990391

article 2990392

article 2990393

article 2990394

article 2990395

article 2990396

article 2990397

article 2990398

article 2990399

article 2990400

article 2990401

article 2990402

article 2990403

article 2990404

article 2990405

article 2990406

article 2990407

article 2990408

article 2990409

article 2990410

article 2990411

article 2990412

article 2990413

article 2990414

article 2990415

article 2000246

article 2000247

article 2000248

article 2000249

article 2000250

article 2000251

article 2000252

article 2000253

article 2000254

article 2000255

article 2000256

article 2000257

article 2000258

article 2000259

article 2000260

article 2000261

article 2000262

article 2000263

article 2000264

article 2000265

article 2000266

article 2000267

article 2000268

article 2000269

article 2000270

article 2000271

article 2000272

article 2000273

article 2000274

article 2000275

article 5500181

article 5500182

article 5500183

article 5500184

article 5500185

article 5500186

article 5500187

article 5500188

article 5500189

article 5500190

article 5500191

article 5500192

article 5500193

article 5500194

article 5500195

article 5500196

article 5500197

article 5500198

article 5500199

article 5500200

article 5500201

article 5500202

article 5500203

article 5500204

article 5500205

article 5500206

article 5500207

article 5500208

article 5500209

article 5500210

article 5500211

article 5500212

article 5500213

article 5500214

article 5500215

article 5500216

article 5500217

article 5500218

article 5500219

article 5500220

article 5500221

article 5500222

article 5500223

article 5500224

article 5500225

article 5500226

article 5500227

article 5500228

article 5500229

article 5500230

article 5500231

article 5500232

article 5500233

article 5500234

article 5500235

article 5500236

article 5500237

article 5500238

article 5500239

article 5500240

article 5500241

article 5500242

article 5500243

article 5500244

article 5500245

article 5500246

article 5500247

article 5500248

article 5500249

article 5500250

article 5500251

article 5500252

article 5500253

article 5500254

article 5500255

article 838000468

article 838000469

article 838000470

article 838000471

article 838000472

article 838000473

article 838000474

article 838000475

article 838000476

article 838000477

article 838000478

article 838000479

article 838000480

article 838000481

article 838000482

article 838000483

article 838000484

article 838000485

article 838000486

article 838000487

article 838000488

article 838000489

article 838000490

article 838000491

article 838000492

article 838000493

article 838000494

article 838000495

article 838000496

article 838000497

article 9998000441

article 9998000442

article 9998000443

article 9998000444

article 9998000445

article 9998000446

article 9998000447

article 9998000448

article 9998000449

article 9998000450

article 9998000451

article 9998000452

article 9998000453

article 9998000454

article 9998000455

article 9998000456

article 9998000457

article 9998000458

article 9998000459

article 9998000460

article 9998000461

article 9998000462

article 9998000463

article 9998000464

article 9998000465

article 9998000466

article 9998000467

article 9998000468

article 9998000469

article 9998000470

article 9998000471

article 9998000472

article 9998000473

article 9998000474

article 9998000475

article 9998000476

article 9998000477

article 9998000478

article 9998000479

article 9998000480

article 9998000481

article 9998000482

article 9998000483

article 9998000484

article 9998000485

article 9998000486

article 9998000487

article 9998000488

article 9998000489

article 9998000490

article 9998000491

article 9998000492

article 9998000493

article 9998000494

article 9998000495

article 9998000496

article 9998000497

article 9998000498

article 9998000499

article 9998000500

news-1701