INDONET7.COM JAKARTA – Kementrian Dalam negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-104, bertempat di Grand Sahid Hotel Jakarta, Selasa (28/02/202).
Kasat Pol PP dan Damkar,
Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
Muhammad Adam, mengatakan setelah Rakornas tadi dibuka oleh Pak Dirjen kita juga dapat bantuan dari Korea yaitu 1 unit mobil Damkar yang diterima secara simbolis oleh Bupati Halmahera Barat James Uang S.Pd. MM dan bantuan 1 unit pompa portable dari Drs. Edy Suharmanto, M.Si
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang diterima oleh Wakil Bupati
Djufri Muhammad beberapa waktu lalu, “jelasnya saat ditemui usai acara, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Lebih lanjut dikatakannya
ada beberapa hal menyangkut dengan kepentingan didaerah kita dan juga daerah lain termasuk menyangkut dengan dukungan anggaran operasional dalam hal ini menyangkut dengan Damkar yaitu minyak onderdil, sparepart dan suku cadang, penganggaran nya itu dari pembahasan tadi terakhir bahwa mudah-mudahan sekitar 0,5% dari APBD daerah maupun ada juga bantuan dari dari Kemendagri untuk mendukung sarana dan prasarana kita, “ujarnya.
Ditambahkannya, karena selama ini menyangkut penganggaran untuk Damkar memang sangat kecil jadi butuh perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kemendagri maupun pemerintah daerah.
Untuk gaji honor kita tahun kemarin itu sebenarnya rata-rata semua Rp1.300.000 untuk honor perbulan Damkar dan Pol PP itu ada dua cuma sekarang ada pemangkasan sekitar 200ribu, Sehingga yang diterima sekitar Rp1.100.000,- dan hal ini juga sama dirasakan oleh tema teman di daerah lain.
Namun bagi daerah yang memiliki tambang dan lain-lain untuk APBD mereka agak sedikit, dan hasil rekomendasi dari rakornas ini, kalau bisa di tiap-tiap kabupaten kota maupun provinsi, agar dinas Damkar itu dia berdiri sendiri terpisah dari Pol PP, sehingga anggarannya itu kan lebih baiklah, “terang nya.
Harapan nya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi terutama pressure dari kementerian ke seluruh kepala daerah (Bupati, walikota dan gubernur) menyangkut dengan dinas Pemadam Kebakaran selain didukung oleh anggaran dari pemerintah daerah sendiri maupun pusat dalam hal ini kemendagri, “tutupnya.
(MY)
INDONET7 Terupdate & Terpercaya