Wacana Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, PB ALAMP AKSI : Jangan Sampai Berimbas Ke Jabatan Lain

INDONET7.COM Medan – Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) menilai wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam menjadi sembilan tahun akan menambah masalah baru yang pada akhirnya menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan jabatan lain
Hal tersebut disampaikan disampaikan oleh Ketua Umum PB ALAMP AKSI Eka Armada melalui keterangan tertulisnya

“ hal ini bisa jadi malah nambah masalah baru, jangan sampai berimbas ke yang lain, kalau sampai perpanjangan masa jabatan ini disahkan, saya yakin ini akan jadi alasan untuk memperpanjang jabatan lain, bupati juga minta diperpanjang, gubernur juga, bahkan presiden pun bisa jadi” kata Eka
Sebagai informasi, pada Selasa (17/01/2023), ribuan massa yang mengatasnamakan kepala desa seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPR-RI Senayan Jakarta, mereka menuntut Undang-Undang UU Desa segera direvisi diantaranya terkait masa jabatan.

Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis pada media Tempo.co menyebut Kepala Desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat Bapak Presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi, jadi jabatan Kades 9 tahun,” kata Robi di depan Gedung DPR, Selasa, 17 Januari 2023.
Menurut Robi, masa jabatan 6 tahun sangat kurang. Di sisi lain, kata dia, pendeknya masa jabatan ini membuat persaingan politik antar figur calon kepala desa kian awet

Eka nenyebutkan bahwa semua yang di sampaikan oleh demonstran yang mengatasnamakan kepala desa tersebut bukanlah keinginan rakyat pada umumnya, Eka mengklaim bahwa hal tersebut hanya mementingkan jabatan mereka sendiri
“saya rasa itu bukan keinginan rakyat, mereka mungkin hanya mementingkan jabatan sendiri dan itu bukan solusi, jadi dalam hal ini kami dengan tegas menolak dan meminta agar wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa jangan sampai di sah kan” tegas Eka
Eka juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus ALAMP AKSI mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah sampai ke bawah untuk menyampaikan hal yang senada dengannya
“kepada seluruh kader ALAMP AKSI baik di PB, DPW, DPD sampai ke bawah, untuk sama-sama menyuarakan hal ini dan menolak keras wacana perpanjangan tersebut” tutup Eka